Tentang Orang-Orang yang Terperangkap Dalam Era Penjajahan

Dalam dua hari terakhir saya terlibat dalam beberapa obrolan ringan yang terpusat pada dua tema utama, yakni tentang partikularitas budaya dan preferensi kita dalam menggunakan bahasa serta hubungan keduanya dengan ke-indonesia-an kita.

Pada obrolan pertama, saya merasa terusik dengan pernyataan seorang kawan dalam statusnya, tentang bagaimana pria dapat mencari dan memilih wanita manapun yang akan dijadikan pendampingnya, dan bahwa di sisi lain wanita selalu memiliki kesempatan untuk menolak atau menerima lamaran pria manapun yang datang kepadanya. Dalam perspektif saya, pernyataan tersebut problematis karena ia menampilkan kesan ‘proaktif’ bagi kaum pria dan sebaliknya, gambaran ‘pasif’ bagi kaum wanita. Adalah benar bahwa keduanya memiliki opsi masing-masing dalam pernyataan itu, namun bagaimanapun kerasnya kita berupaya untuk melakukan permutasi logis terhadap-nya, makna yang didapat akan tetap sama, BAHWA WANITA TIDAK DAPAT MELAKUKAN APA-APA SEBELUM SEORANG PRIA DATANG UNTUK MELAMARNYA.

Kawan saya berargumen bahwa opini saya berangkat dari nilai-nilai universal HAM (di mana wanita dan pria adalah setara dalam hal apapun), sedangkan pernyataannya ditulis dari sendi kultural bangsa Indonesia yang, bagaimanapun juga, ‘mengharapkan’ wanita bersikap lebih pasif (tidak untuk menyebutnya sebagai sikap ‘pasrah’) terutama dalam kaitannya dengan urusan mencari jodoh. Saya menukas bahwa tidak semua nilai-nilai kultural itu baik dan perlu dipertahankan; bahwa ada kalanya kita memang harus meninggalkan sebagian adat-istiadat yang terbukti menyalahi mulianya nilai-nilai kemanusiaan. Kawan ini kembali berargumen bahwa nilai-nilai universal HAM yang saya bawa sebagai landasan argumentatif saya adalah ‘pengaruh’ dari negara-negara Barat (adalah fakta yang lucu ketika saya mendapati kawan ini terus saja menggunakan istilah ‘nilai UNIVERSAL HAM’ untuk menyebut landasan berpikir saya dan kemudian menyebut nilai UNIVERSAL tadi sebagai WARISAN DARI BARAT, saya harap anda juga melihat kontradiksinya), dan bahwa apapun yang terjadi sebaiknya kita melestarikan ‘nilai-nilai ketimuran’ yang terkandung dalam budaya Indonesia.

Permasalahannya adalah (seperti yang saya tuliskan secara singkat dalam respon saya terhadap argumentasi kawan tadi) nilai-nilai universal HAM, seperti halnya namanya, adalah nilai-nilai yang UNIVERSAL. Urusan untuk menumbuhkan pandangan emansipatif dalam semangat kesetaraan jender, isyu advokasi hak-hak kaum homoseksual dan trans-seksual, perlindungan terhadap hak anak, isyu tentang ‘keamanan manusia, perlindungan terhadap hak-hak sipil, dan setumpuk permasalahan pelik lainnya, BUKANLAH SEMATA PERDEBATAN TENTANG NILAI-NILAI KETIMURAN DENGAN NILAI-NILAI BARAT. Isyu-isyu tersebut telah menghantui perjalanan umat manusia sejak komunitas masyarakat mulai berkembang, sejak struktur sosial pertama dikenal. Lebih jauh, hingga saat inipun isyu-isyu itu tidak hanya eksklusif milik ‘negara-negara berkembang’ saja, bahkan Amerika Serikat masih diwarnai oleh berkembangnya berbagai bentuk ‘fobia’ (Islamofobia, Homofobia, dan lain-lain) di tengah-tengah masyarakatnya.

Obrolan kedua merebak ketika dibawah pengaruh kegembiraan yang sedikit tak terkontrol (karena kawan ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke luar negri), saya menuliskan ucapan selamat dalam dwi-bahasa di dinding kawan ini (Bahasa Indonesia & Inggris). Ia merespon dengan menyatakan ketidaknyamanan-nya terhadap penggunaan dwi-bahasa dalam posting saya, dan saya pun merespon dengan menyatakan permohonan maaf disertai penjelasan tentang mengapa saya menggunakan kedua bahasa tersebut. Sejurus kemudian, saya mendapati kawan yang sama menuliskan status yang intinya menyatakan bahwa pengguna dwi-bahasa merupakan orang-orang yang hanya ingin menampilkan kepiawaian mereka dalam berbahasa, dan bahwa orang-orang ini tidak bangga dengan ke-indonesia-annya.

Saya kembali merespon dalam status tersebut tentang niatan saya dalam menggunakan dwi-bahasa dan bahwa dalam pandangan saya sungguh sempit kesimpulan yang ia ambil. Setelah komunikasi kedua ini saya pun sadar bahwasanya terdapat sesuatu yang lebih besar dalam perbedaan pendapat antara saya dan kawan saya ini. Obrolan tentang partikularitas budaya dan kebanggaan berbahasa Indonesia bermuara pada satu topik besar tentang bagaimana mengukur kadar nasionalisme seseorang. Pemikiran ini kemudian membuat saya teringat kepada percakapan antara saya dan mentor saya beberapa waktu yang lalu terkait dengan topik yang sama. Mentor saya (seorang diaspora di sebuah negara berbahasa Inggris) mengeluhkan tentang betapa sulitnya bagi orang Indonesia untuk mengurus hal-hal terkait dengan imigrasi di luar negri, yang mana selidik punya selidik, kesulitan itu timbul dari perspektif ‘tidak nasionalis’ yang mengikuti imej diaspora Indonesia yang memilih untuk berkarir di luar negri.

Kembali pada obrolan antara saya dan kawan saya, secara pribadi saya berpikir bahwa banyak hal yang harus dilakukan bangsa ini untuk memperluas definisi kita tentang seorang ‘nasionalis’. Di sisi lain, definisi ini juga harus dibentuk dengan mempertimbangkan aspek globalisasi yang sudah menjadi ‘udara kedua’ yang kita hirup sehari-hari. Berbeda dengan periode penjajahan, di mana segala sesuatunya masih sangat ‘hitam-putih’ (Indonesia atau Belanda; Kompeni atau Pribumi; Terjajah atau Menjajah; Berjuang atau Diserang) identitas masing-masing dari kita saat ini begitu berwarna dan begitu kompleks. Terlepas dari sekuat apapun kita menolak pengaruh globalisasi, kita akan tetap mendapati diri sebagai sosok dengan identitas rangkap (multiple identity). Mungkin keluarga keraton Jogjakarta terlihat sangat ‘Jawa’ dalam kesehariannya, tapi bisa jadi para putri-putri keraton masa kini tidak selalu menggunakan ramuan Jawa dalam perawatan kecantikannya. Mungkin saja para pejabat negara selalu berpeci nasional dalam setiap kesempatan, namun tetap saja mereka atau keluarga mereka berbelanja ke Orchard Road daripada Tanah Abang. Mungkin saja kita melihat para anggota FPI menempelkan logo bendera merah putih pada bagian dada mereka, akan tetapi anarkisme agama yang mereka lakukan adalah ‘produk impor’ dari radikalisme Islam yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam kaitannya dengan nasionalisme, kita tidak dapat mengukur kadar nasionalisme seseorang hanya dengan melihat seberapa teguh mereka melestarikan budaya patriarkal dalam adat perkawinan di sebagian besar kelompok etnis di Indonesia *sigh*; atau, seberapa sering mereka menggunakan Bahasa Indonesia dalam kesehariannya; maupun seberapa sering mereka menggunakan kain (bukan celana jins), batik (bukan t-shirt), atau mengonsumsi nasi (bukannya sereal). Nasionalisme adalah hal yang lebih dalam dari tampilan-tampilan dangkal macam itu. Nasionalisme bukanlah dandanan di permukaan yang sering dipertontonkan politisi busuk, aktifis abal-abal, dan pengacara pencari popularitas di talkshow-talkshow murahan televisi (sok berkualitas) Indonesia. Nasionalisme adalah darah, setiap tarikan nafas, dan semangat yang menyertai segala langkah kita dalam berkontribusi terhadap negri. Nasionalisme ada dalam setiap prestasi yang ditorehkan anak bangsa, dimanapun mereka berada, apapun bahasa yang mereka gunakan, agama yang mereka peluk, dan konteks pemikiran yang mereka miliki.  

Jember, 20 Juni 2013

Tentang Memanusiakan Manusia

Begitu terpesonanya saya pada cara Kantor Urusan Pasca-Sarjana (Graduate Admissions Office) di Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, dalam memperlakukan para kandidat mahasiswa-nya (prospective students), sampai-sampai saya terdorong untuk menulis note ini khusus untuk mengapresiasi bantuan mereka. Demi keutuhan pesan moral yang telah saya pelajari dari mereka, maka izinkan saya untuk memulai cerita ini dari awal. 

Saya telah mendengar tentang University of Notre Dame sejak masa kuliah di S1 dari beberapa karya Professor A. Rashied Omar. Akan tetapi, niatan untuk menjadi salah satu bagian dari Notre Dame baru muncul di awal tahun 2011 di tengah usaha saya untuk mendapatkan kesempatan meneruskan pendidikan ke jenjang pasca-sarjana.

University of Notre Dame sendiri merupakan kampus Katolik yang berdiri sejak abad ke-18 di Indiana, U.S.A. Didirikan dan, hingga saat ini, dikelola oleh Congregation of Holy Cross, kampus ini kental dengan nuansa Katolik. Banyak di antara staf pengajarnya yang bertitel ‘Reverend'; dengan basilika super-besar dengan kubah emas dan patung Bunda Maria menjulang tinggi di puncaknya (note: Nama Notre Dame sendiri bermakna ‘Our Lady’. Universitas yang lengkapnya disebut sebagai L’Université de Notre Dame du Lac ini memang didirikan untuk menghormati Bunda Maria); Mural Yesus Kristus setinggi 132 kaki yang menghiasi gedung perpustakaan utama; dan sebuah ‘grotto’ yang ramai dikunjungi peziarah sepanjang tahun.

Pada mulanya, kuatnya kultur Katolik di kampus ini membuat saya merasa ragu untuk mencoba mendaftarkan diri. Bukan karena saya bersikap anti-Kristiani, akan tetapi lebih karena kekhawatiran tak mendasar yang saya biarkan menyelimuti pemikiran. Saya takut latar belakang ‘Islam tradisional’ akan membuat aplikasi saya ter-eliminir bahkan sebelum dewan penyeleksi mempertimbangkannya. Bagaimanapun juga, kombinasi dari kuatnya keinginan untuk bersekolah lagi, dukungan penuh dan tiada akhir dari Prof Omar, dan iming-iming fasilitas finansial yang menggiurkan dari Kroc Institute, membuat saya memantapkan diri untuk mendaftar.

Yang terjadi kemudian adalah bukannya pembuktian atas kekhawatiran prematur saya. Sebaliknya, Kroc Institute, melalui Graduate Admission Office-nya, membuktikan komitmen mereka atas misi utama pendidikan, yakni untuk memanusiakan manusia tanpa memandang latar belakang ataupun siapa dirinya. Sedari awal, para staf di GAO membantu saya melewati proses aplikasi yang sangat melelahkan.

Sebagai orang yang baru pertama kali mendaftarkan diri di universitas di Amerika Serikat (sebelumnya saya pernah melewati jalur independen ini pula, dengan kampus-kampus di Eropa) berkas aplikasi saya lumayan ‘acakadut’. Banyak komponen yang hilang atau terlewatkan TANPA SAYA MENYADARINYA. Dan setiap kali hal itu terjadi, para staf di GAO MENGINGATKAN SAYA untuk melengkapi berkas terkait, bahkan membantu saya untuk memahami instruksi aplikasi yang sangat high-tech dan lumayan ‘mbulet’.

Saya tidak pernah menunggu lama untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi yang tak ada habisnya. Maksimal, saya menunggu 12 jam untuk mendapatkan jawaban tersebut. Padahal mengingat perbedaan waktu antara U.S.A dan Indonesia (dan mengingat ratusan ribu aplikasi yang mereka tangani saat ini), para staf GAO sangat memiliki alasan untuk memberikan jawaban itu dalam jangka waktu seminggu atau lebih. Saya pun akan sangat memahaminya.

Tak ada habisnya rasanya jika saya mau menyebutkan berbagai dukungan dan bantuan sepenuh hati yang diberikan oleh para staf GAO. Dan jikalau saya tidak berhasil dalam aplikasi kali ini (saya yakin Allah SWT mendengar doa-doa saya), saya tidak menyesal telah berkesempatan untuk mengenal para staf GAO.

Ketika mengingat-ingat dukungan dan bantuan mereka, saya tak dapat menahan untuk mengkomparasikannya dengan staf-staf administratif di alma mater saya dulu. Betapa bukannya menjadi ‘sahabat’ bagi mahasiswa, para staf tersebut bertingkah layaknya ‘sang penguasa takdir’ mahasiswa. Mereka paham betul akan pentingnya peran mereka bagi mahasiswa, mulai dari urusan KTM yang hilang, penundaan pembayaran SPP, sampai pengambilan KRS dan pengurusan ujian skripsi, ditangani oleh para staf ini. Sayangnya, alih-alih memberikan teladan tentang integritas dan profesionalitas kerja kepada mahasiswa, mereka malah menyalahgunakan kewenangan ini untuk menghujamkan krusial-nya eksistensi mereka di mata mahasiswa.

Saya masih mengingat dengan jelas, bagaimana saya dan teman-teman di kala itu membandingkan mereka (staf administratif kampus) dengan beberapa dosen kami yang bertitel Ph.D dan sangat bijaksana. Kami seringkali sampai pada kesimpulan bahwasanya dominasi para staf tersebut (yang rata-rata hanya lulus S1) lebih terasa ‘hegemon’ daripada dosen kami yang Ph.D dan telah bertahun-tahun sekolah di luar negri. Tak jarang, beberapa teman mengambil jalan pintas dengan menyerahkan ‘upeti’ pada mereka demi lancarnya proses administrasi akademik.

Kembali pada para staf berhati lembut di Notre Dame, saya menyadari betapa saya telah berpikiran negatif pada pihak universitas. Saya mencari-cari alasan untuk membenarkan ketakutan pribadi yang sebenarnya bermuara pada inferior complex saya. Lebih jauh, saya mendapatkan pelajaran moral yang sangat berarti dari mereka, yaitu bahwasanya ‘memanusiakan manusia’ bukan lagi hanya menjadi prinsip tertulis dalam institusi pendidikan, akan tetapi, lebih dari itu harus menjadi warna di setiap derap langkah kelembagaannya. Bagi saya pribadi, University of Notre Dame telah berhasil menjadi lembaga pendidikan seutuhnya. Terbukti, institusi ini telah mengajari saya sebuah pelajaran moral berharga, bahkan ketika saya belum resmi menjadi mahasiswanya.

 

Jember, January 24th, 2013

 

With a lot of love and appreciation for the best GA Officers in the world (you guys are cool!!!):

Ms. Diane P. King – Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame

Ms. Inez Suhardjo-University of Notre Dame

Mr. Brad Miller-Josef Korbel School of International Studies, University of Denver

Mr. Michael O’Shannassy-ANU College of Asia and the Pacific, Australian National University

Ms. Veronica Blake-School of Politics and International Relations, University of Nottingham

*Tulisan ini awalnya muncul dalam bentuk note pada laman Facebook penulis, akhir Januari 2013. Pada saat ini penulis telah menerima keputusan dari University of Notre Dame dan diterima pada program Master of Arts untuk Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik. Penulis akan memulai studinya pada Agustus 2013.

the Intangible Chain of Oppression and the Feminist’s Moral Obligation

This post is originally written as a commentary for another post written by a courageous woman named Marwa which can be read here: http://aveilandadarkplace.com/2013/07/01/what-it-is-like-to-be-a-muslim-woman-and-why-we-know-what-freedom-is/

I’ve been in the same situation as Marwa found herself in. I’ve been struggling to find my way out too for years, and finally 2 weeks later I will leave for the US to continue my graduate studies.

There are two things that I agree from Marwa’s post. First, the fear of having the capability to be free. That fear is very real, the fear to feel the happiness is real. I am frightened by the capability of setting myself free and letting all the other woman who lives the same nightmare as mine drown into that patriarchal culture for the whole of their life (I say it’s ‘culture’ not ‘religion’, and I will explain it why later). What I am afraid is that I am going deep into the spirit of freedom and then once I get back home I will find the society’s rejection so strong that I can’t help my sisters, cousins, mother, aunties, and all the closest women in my life out of that situation.

The fact that currently by seeing my determination to study in the US some female cousins are eager to have their higher education too, is worsening my fear. I am afraid that their flame of spirit will be gone when I can’t continuously supporting their steps due to the society’s rejection. I am afraid that my little sister will just go through the same things when she grows up and I can’t do a thing to help her out.

The second point that I agree upon is, that intangible institution of repression is really there. Just like what Marwa said, some of us have our ‘fake freedom’. We go to work, we go to school, we have money, etc. But the social constraints are so strong that we can’t have the substantive freedom. I have a keen interest for studying other religions and have some holy scriptures in my possession, and yes, I have to hide it away because people around me will be worried so much if they find it. They’ll keep accusing me of trying to convert into Christianity or Judaism only because I read the Bible and Torah. The fact that I am also studying Quranic exegesis and staying true to my Islamic rituals like wearing Jilbab and pray five times a day wouldn’t cease their doubt away. I am just too ‘alien’ and they don’t understand me.

On the other hand I have some points to make as well. First, I always believe that all the oppression to women that we see today is bigger than just religions. It’s not a matter of Islam, Hinduism, Judaism, Christianity, or others. It’s not a matter to blame on the mere existence of men as well. It’s a matter of the world that is build upon the patriarchal perspective, and women as well as men are the victims of it. For women the struggle and fear might be clearer, we try to free ourselves from the tangible/intangible bodily exploitation from time to time. For men, the struggle and fear might be more obscure, but it is there. I am sure a number of them are sick to see social expectation that depict ‘an ideal man’ as the one who act like a prince charming, gentle, rich, smart, yet has a deadly power, muscular body, and never cry. Women never have to fulfil those expectations, but it doesn’t mean that our condition is better.

To me, the patriarchal culture embodied itself in the tight family and social control which takes on religious claims to justify its existence. Furthermore in my case the culture can be traced back to the Javanese royal tradition, where the daughters of nobility and clergy shouldn’t roam around alone or out of the house in the night to keep the purity of the bloodlines (they say that it’s for the betterment of the girls of course, but clearly it’s for the sake of the absurd patriarchal pride of the family, or for saving/adding the family’s wealth). Similar things might have happened to Marwa and thus I can really feel what she felt.

Second point to make, since it’s clear to me that the religions are only used as a justification for all the oppression. I can’t put the blame on the Qur’an which I believe as the central tenet of Islam. In fact, I believe that God never wants us to oppress each other, or more, to do it in His name. Qur’an, like all other holy scriptures, is an inanimate object and free for any interpretations. It is the human’s mind that speak for it, thus, if there are any oppressions in the name of Islam, it’s the Muslim who does it. Take example, there’s an Ayah in the Qur’an that is often used as the justification for the men to take an absolute authority in the family, or the men to forbid any women to be a leader in prayer (“Qiwamah al-Rajul”/The Leadership of the Men). A part of this Ayah, which is becoming the basis of the claim is “Ba’dhahum ‘ala Ba’dh”  (Q.S. al Nisa, [4:34]) (translated: what Allah has given one over the other ). The patriarchal reading of this text of course will say that ‘men is given (by God) certain qualities over the women, and thus men is the leader of the women’. But the critical reading of this part of Ayah will reveal different interpretation since God never mention explicitly whether the ones who are above the others are men over women or vice versa. The critical interpretation might draw a conclusion that whoever is more able to do certain things than the others deserves to be a leader (either in household level, society, religion, government, etc) and thus very much an emancipating message.

The third point to make is that the families or societies who do the oppression are only the product of the same fundamentalist teaching and tradition. When I ask my mom and aunties how their childhood were, they were also been forced to submit themselves to the same destructive tradition. One of my aunty was married as early as 13 years old. And if I could ask my long gone grandparents as to why they married their daughters very early, most likely that they would reveal the same bitter experience and that they learnt from it. What I am trying to say is, for those of us who are able to make our way out and find the empowering experience of freedom, we have the moral obligation to cut the viscious circle in which we used to find ourselves in. We have to pick our battle and spread the message that women can go far, and I think the first thing to do is to save our own sisters, moms, and aunties. Because the world is indeed would be a better place when women and men find each other as equal partners.

When Lonesome is the Safest Home to Go Back to

This is still a story about the ‘LEGO-House Girl’ and her attempts to build a home out of ruins. She’s still the same girl with the odd fondness to the extra-terrestrial thingy; loves ice cream, fruit, and books; with the same murderous intention that is exclusively directed towards the ants; and the celestial dreams that she chase after tirelessly.

 

However, this story is no longer about the charming prince who rode a unicorn that she lost years ago, or the LEGO-House that she never breaks for Hajime, or a new home that she thought she had found. This story is about her struggle to break free from the spell of a cocoon. A cocoon that she would love to get rid off, but has been bounded to be her safest clam. A cocoon with all its imperfection but turns out to be the thickest fortress she could hanging on her hopes to.

 

The Saturn’s prince who rode a unicorn was her first attempt to break the spell of the cocoon. With all his infinite love for her, she was very optimistic that if she tried harder and if he could wait for her a little bit longer…, the spell would be broken. Together they had built a castle in which they piled up their dreams of the good days in the future. Where she could belong to him, and he belong to her. Where they would ride on unicorn and flies between the stars. However, eventually she knew that he deserved more than just a castle. He deserve for a palace in which the realities are far more beautiful than dreams that they had together. So, she came back to the cocoon and let him go to the place where he truly belong.

 

Then there were days of Hajime, with the LEGO-House that she keeps for him up to this day. She always know that Hajime will never set a step into that house, nor that she hopes he will do so. Their days were simply beautiful, and she’s still wishing the same wishes to the stars every nights that somewhere in the later life he will come into the house and maybe spend a night in there. For that reason, she keeps the house standing. However, she knows not to break out of her cocoon easily this time. She’s afraid of dreaming too far like what she had with the prince.

 

Later on, she had this humble man knocking on her cocoon. Offering her company and a simple happiness. Just to be your man to come home to, he told her. She took the chance and came out clean. However, as soon as she stepped outside, she realized that this man knocked on the wrong door. And that she allowed herself to bleed again. She should’ve known better.

 

Now, she learnt enough, she hurt enough. That she was a fool to tried to escape from the spell of the cocoon. That there won’t be a Saturn prince, Hajime, or a man to come home to for her. That there are only her and her cocoon. And that somehow her cocoon is the safest place to be, because as dark as it can be, it won’t ever break her heart and let her bleed.

Strange Serendipity

Strange Serendipity

You know that feeling?
When you’re just waiting
Waiting to get home, into your room,
Close the door, fall into bed,
and just let everything out that you kept in all day.
That feeling of both relief and desperation
Nothing is wrong
But nothing is right either
And you’re tired
Tired of everything, tired of nothing
And you just want someone to be there and tell you it’s okay
But no one’s going to be there
And you know you have to be strong for yourself,
because no one can fix you
But you’re tired of waiting
Tired of having to be the one to fix yourself and everyone else
Tired of being strong
And for once, you just want it to be easy,
to be simple, to be helped, to be saved
But you know you won’t be
But you’re still hoping
And you’re still wishing
And you’re still staying strong and fighting,
with tears in your eyes
You’re fighting

Diplomacy for the People: A Travelogue

It takes almost 30 hours of trip to go to Jakarta by bus from Jember, a small township on the eastern part of JavaIsland. Comparing that amount of time and energy that we should spend on the road with the relative time and energy that we need if we choose the aviation route, it will definitely seems so unworthy. However, there are things from by bus-trip that I think I cannot get from the air trip. The sense of communality and togetherness that colored the bus trip are the irreplaceable things. We don’t travel like a busy individual with a hectic schedule, we travel like one big family who mostly has the same reasons to come to the big city, namely to reach our dreams of a better living.

On this trip I have a rather special fellow traveller. She is a woman on my age, married, with one son and an irresponsible husband. She comes from a rural part of my town with a big dream in her mind to give a better life to her son, a dream that must be paid dearly even with the risks that compromising her own safety. She is an illegal migrant worker on her road to Oman, with no capability to speak Arabic, no knowledge about the immigration process, and the worse part is, with no information nor awareness about consular service and her rights as an Indonesian who would be working soon in overseas.

At the time I am writing this article she might be on her way to Oman, still bearing a grave probability that she might not make it to return home. She is not a ‘special case’ in the tangled web of Indonesian immigrant workers’ cases. Comes from the weakest component of the society (women, uneducated, poor, and live in rural area), she constituted a very vulnerable victim for the human trafficking syndicates. On the other sides, the government indeed has been working hard – though not hard enough – to put an end to the human trafficking and migrant workers’ rights abuse.

In the case of my fellow traveller and in relation with my concerns to the diplomatic world, I was so consumed by the probability that a large part of Indonesian migrant workers – particularly the illegal ones – might not have known about their rights as Indonesians who works abroad. The fact is, there are many initiatives that’s being directed to handle the issues on the intergovernmental level – such as the Bali Process, or a temporary solution such as the moratorium. The benefits of those initiatives is undeniable, and of course the intergovernmental networks is one of the most important thing that we need to tackle this issue. However, it’s not the only one thing that’s needed to solve the problems.

Since the issue comes out of the intertwined dynamics of the social, political, and economic contexts of Indonesia as one of the primary sender of migrant workers, intergovernmental initiatives won’t be enough to solve the problems because it’s only related with the political dimension of the problems. Government, the related ministries, and corporates might have been doing what they suppose to do in protecting the rights of the migrant workers, but it wouldn’t be enough until they also expand the steps taken to the society level. By ‘the society level’ I mean the smallest group of communities (families) who is being vulnerable to be the victims of human trafficking in any of its forms.

Thus, diplomacy could also comes up as a ‘diplomacy for the people’. Ministry of Foreign Affairs could initiate a public outreach to those vulnerable groups directly about Indonesians’ rights and protection in overseas, as the function of ‘protecting’ will have a better shot if it’s begin at home (there are five main functions of the diplomats, they are: Representing, Protecting, Negotiating, Ascertaining, and Promoting).

This view was actually reflected on the points of agreement of the Bali Process, particularly on the fourth point about the public awareness of the irregular migrations issue and on the seventh point about the handling of the issue from its root. However, the nature of those statements as a part of multilateral agreement undermine the effectivity of its application on the ground since it will be no more than normative suggestions. Not to mention that the focus of multilateral cooperation in the Bali Process is oriented to be a curative answer – rather than preventive – to the problems. After all, It would never be a mistake for the MoFA to take a closer look to and do such a preventive action for the vulnerable groups which are also a part of the nation that they should represent in the international stage.

Our Conversation: The LEGO House Girl

Our  Conversation: The LEGO House Girl

Our Conversation: The LEGO House Girl

I can’t stand to fly
I’m not that naive
I’m just out to find
The better part of me

I’m more than a bird, I’m more than a plane
I’m more than some pretty face beside a train

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I’ll never see

It may sound absurd, but don’t be naive
Even heroes have the right to bleed
I may be disturbed, but won’t you concede
Even heroes have the right to dream

I can’t stand to fly
I’m not that naive
Men weren’t meant to ride
With clouds between their knees

I’m only a girl in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a girl in a funny red sheet
Looking for special things inside of me
Inside of me

I’m only a girl
In a funny red sheet
I’m only a girl
Looking for her dream

Jember, September the 2nd

PESANTREN: PANDANGAN SEORANG ALUMNI

Terlepas dari ‘keterpaksaan’ saya pada periode awal tinggal di Pesantren, detik ini saya dapat menyatakan bahwa saya adalah salah satu dari sedikit orang yang sangat beruntung berkesempatan mengenyam pendidikan di Pesantren. Jauh di luar batas pendidikan formal, Pesantren telah turut membentuk kepekaan sosial, kepekaan reliji, daya nalar dan kritisisme, kemandirian, determinasi, integritas diri, dan sederet nilai positif lainnya yang dapat saya rasakan manfaatnya saat ini. Tak dinyana memang, lembaga tradisional yang identik dengan perspektif konservatif tersebut bisa memberikan efek edukatif yang (hampir) menyeluruh. Saya akan mencoba menceritakan mengapa dan bagaimana Pesantren bisa mengantarkan saya pada manfaat-manfaat tersebut, namun ada baiknya saya mengawalinya dengan gambaran kesejarahan Pesantren, satu-satunya sistem pendidikan yang – menurut beberapa pihak – asli Indonesia.

Sebagai lembaga pendidikan tertua di Nusantara, perkembangan pertama pesantren dapat dirujuk hingga pada masa pra-kolonial di abad ke-15 Masehi. Tradisi padepokan yang merupakan sistem pendidikan relijius Hindu-Buddha di kala itu bertemu dengan pengaruh budaya sufistik yang dibawa oleh para saudagar Islam ke wilayah Nusantara. Terminologi ‘Pesantren’ sendiri dikembangkan dari kata ‘Santri’ yang lahir dari bahasa Sansekerta ‘Cantrik’ yang berarti ‘orang yang mengikuti guru’. Pada perkembangannya pesantren-pesantren di Nusantara telah menjadi tempat lahirnya ilmuwan-ilmuwan besar yang tidak hanya diakui keilmuannya di wilayah Nusantara, melainkan juga di tataran internasional, sebut saja seperti Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantany, seorang ulama besar dari Serang, Banten, yang sekitar tahun 1800an telah dipercaya menjadi pengajar tamu di Universitas Al-Azhar, Mesir. Di masa kolonial, pesantren-pesantren juga memiliki peran sebagai kantong-kantong pendukung para pejuang, bahkan tak jarang para santri juga ikut berperang di lini depan.

Dari rangkuman sejarah itu tidaklah mengherankan jika eksistensi pesantren di Indonesia memiliki peran sosial yang sangat kental. Para santri yang belajar di pesantren bukanlah sekelompok pembelajar yang terpisah dari problematika sosial di sekitarnya. Tidak seperti kesejarahan ‘Masa Pencerahan’ (sebagai momentum bangkitnya dunia keilmuan di Eropa) yang mencetak ilmuwan-ilmuwan dari kelompok elit-bangsawan, pesantren di Indonesia lahir dari refleksi keinginan masyarakat kecil untuk maju dan mengenyam pendidikan. Karena alasan yang sama pula pesantren-pesantren di jaman dahulu seringkali tidak meminta bayaran apapun dari para santri. Mereka benar-benar berdiri sebagai media pendidikan alternatif yang dapat dijangkau semua golongan dan dilestarikan oleh daya mandiri masyarakat. Sebuah sistem ‘masyarakat madani’ yang sempurna, yang sekarang malah dielu-elukan keberadaannya oleh konteks sosietal kontemporer.

Karena itu pula, pesantren dan sistem pendidikan di dalamnya tidak pernah lepas dari (paling tidak) tiga kultur utama, yakni, persaudaraan, ‘tirakat’, dan ‘barokah’. Kultur persaudaraan memungkinkan para santri untuk mengembangkan kepekaan sosial seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Betapa tidak, di pesantren santri dituntut untuk hidup layaknya di lingkungan sosial yang sebenarnya. ‘Masyarakat’ santri tak lepas dari berbagai perbedaan (teman-teman yang dulu hidup bersama saya di pesantren, tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia, melainkan mencakup hampir seluruh kawasan Asia Tenggara), problematika ‘sosial’, fakta struktural, dan sebagainya. Di usia yang masih cukup muda, saya dan kawan-kawan santri dituntut untuk bertumbuh dan berperan menjadi anggota masyarakat yang baik, dan insha Allah, rata-rata dari kami sanggup mengatasinya.

Kultur kedua adalah ‘tirakat’. Menjadi seorang santri tidaklah dilakukan dengan sekedar mengikuti proses pendidikan sampai selesai dan tinggal di pesantren. Menjadi santri berarti gemblengan untuk menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan berintegritas. Di usia yang masih dini, kami dituntut untuk membentuk sistem belajar sendiri, dengan cara yang dapat dimodifikasi sesuai dengan individu masing-masing. Selain itu, kami tidak memiliki keluarga dekat di pesantren. Sesama kawan santri, pengurus pondok, dan para ustadz/ustadzah-lah yang menjadi ‘keluarga’ bagi santri. Tidak ada ayah, ibu, maupun saudara, berarti tanggung-jawab keseharian berada di pundak santri sendiri. Lebih jauh, kultur ‘tirakat’ juga mencetak santri menjadi orang-orang yang tangguh. Pesan besarnya adalah, tidak ada jalan yang mudah jika kamu mau mencapai cita-cita yang tinggi. Pengajian yang berjam-jam lamanya, hafalan-hafalan dengan bahasa yang rumit, puasa-puasa sunnah yang ‘diwajibkan’, sampai larangan untuk membawa benda-benda pribadi untuk kenyamanan diri (seperti, kasur, baju yang berlebihan, dll) adalah bentuk-bentuk latihan yang menempa santri untuk memiliki integritas yang kokoh. Pesantren sepertinya meneriakkan pada para santri, “how far can you go with all these difficulties?” (seberapa jauh kamu mau berusaha mencapai cita-cita dengan berbagai kesulitan yang menghadang?). Dampaknya luar biasa, sebagian besar santri (yang saya tahu) tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan berkomitmen, mereka bukan pribadi cengeng, tak mudah untuk diombang-ambingkan zaman dan gigih mencapai cita-cita masing-masing.

Kultur ketiga adalah ‘barokah’. Kultur ini tumbuh di kalangan santri yang berkeyakinan bahwa apapun resikonya, selama mereka mematuhi nasehat dan saran-saran Kyai, pada akhirnya mereka akan berhasil. Ada yang mengaitkan kultur ini dengan efek-efek ‘sacred’ yang berasal dari doa Kyai yang sangat tulus untuk para santrinya. Saya tidak akan menyinggung hal tersebut, karena bagaimanapun juga, hal yang bersifat Ketuhanan tak dapat sepenuhnya dinalar. Saya sendiri meyakini konsep ‘barokah’ tersebut dalam perspektif yang agak berbeda, terlepas dari doa Kyai atau bukan, bagi saya selama kita meniru jejak langkah para cendekiawan yang bijaksana (di mana Kyai adalah termasuk di dalamnya) pada akhirnya kita akan menemukan ‘kunci kesuksesan’ itu sendiri. Orang-orang seperti para Kyai di pesantren, adalah orang-orang yang tak hanya berilmu, akan tetapi juga berkepribadian dan memiliki pemahaman yang sangat dalam atas berbagai fenomena kehidupan. Santri sebagai kaum muda yang masih mencari jati dirinya akan tersesat tanpa jalan untuk kembali tanpa adanya ‘role model’ yang dapat menjadi tempat bernaung dan bertanya, dan bagi santri, ‘role model’ itu adalah Kyai. Sehingga jika kita meniru jejak-langkah para alim-bijaksana tersebut, logically speaking, kita juga akan sampai pada titik kesuksesan. Itulah pemahaman saya atas ‘barokah’.

Pesantren, Tradisional? 

Banyak generasi muda (tak terkecuali saya pada beberapa tahun yang lalu) bersikap skeptis terhadap Pesantren. Bagi kaum skeptis ini, pesantren adalah lembaga tradisional yang anti-globalisasi, nilai-nilai kemerdekaan, dan modernitas. Tak dapat dipungkiri, memang terdapat beberapa pesantren yang MEMILIH untuk tetap berada di jalan ‘tradisional’ untuk menjaga komitmen ajarannya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai Pesantren Salafi/Salaf. Saya sendiri telah mengenyam pendidikan di Pesantren Salaf maupun Pesantren Modern. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, jika kita mencoba menganalisa ketiga kultur utama tadi dengan lebih dalam maka akan kita dapati bahwa pesantren tidaklah se-tradisional yang kita pikirkan.

Pelajaran tentang kepekaan sosial adalah sesuatu yang sedang digalakkan dalam kurikulum pendidikan di Eropa maupun di Amerika Serikat pada saat ini. Nilai-nilai individualis yang lahir sebagai konsekuensi dari liberalisme terbukti telah membentuk generasi apatis yang sangat dirasakan kerugiannya oleh masyarakat Barat pada saat ini. Sementara itu, santri di pesantren telah mendapatkan pelajaran yang sama sejak beberapa abad yang lalu. Tentang kultur ‘tirakat’, pelajaran tentang ‘kemandirian’ dan ‘perjuangan hidup’ juga merupakan sesuatu yang didambakan oleh banyak sistem pendidikan modern. Dengan lahirnya ‘generasi instan’ yang dapat mengunduh semuanya dari internet, sistem pendidikan yang dapat menumbuhkan pemahaman tentang nilai meritokrasi yang sesungguhnya pada generasi muda merupakan PR besar bagi dunia pendidikan non-pesantren saat ini. Dan yang terakhir, kultur ‘barokah’, di dalam perspektif saya kultur tersebut serupa dengan mekanisme ‘Mentoring’ yang telah menjadi bagian dari mekanisme regenerasi korporasi-korporasi besar. ‘Mentoring’ adalah sistem pengajaran peer-to-peer yang menugaskan eksekutif-eksekutif yang berada di puncak karirnya untuk menemukan satu atau dua yunior berbakat yang harus mereka didik untuk menjadi penggantinya. ‘Mentoring’ bersifat sangat personal, di mana tidak ada langkah-langkah khusus yang harus diterapkan ‘Mentor’ (pengajar) kepada ‘Mentee’-nya (yang diajar). Jadi, pada umumnya para Mentor akan mengajarkan langkah-langkah sukses mereka untuk menuju puncak karir kepada Mentee-nya, dan tugas para Mentee hanya satu, yaitu mengikuti apapun langkah yang disarankan oleh sang Mentor kepada mereka. Tariklah deskripsi tersebut pada bahasan saya tentang konsep ‘barokah’ di atas, dan kita dapat melihat komparasinya dengan sangat jelas.

Jadi, pesantren bagi saya adalah institusi yang pada hakikatnya berjiwa sangat kontemporer. Ia bahkan telah menggunakan sistem-sistem pendidikan yang hingga saat ini masih diramu ketepatannya oleh para pendidik modern, secara sangat sempurna. Dan lagi-lagi saya masih saja belum cukup merasa bersyukur telah ditempa oleh lembaga pendidikan ini di dalam salah satu segmen kehidupan saya. Terima kasih, Pesantren :)

 

*Tulisan ini terinspirasi oleh tarik-menarik opini antara ‘kelompok skeptis’ dan para santri di salah satu alma mater penulis tentang satu isyu tertentu.

Abandoned Home

Abandoned Home

passion and revolution come
like lilies burned at the stem of
a dying shepherd’s lullaby.

all the bad language and
marxisms we incinerated in
a drop of a forgotten manifesto
shall not rise again with swift
incantation of apocalypse or
sudden kiss but

with bled hymenal flood of anguish
and beauty scorched from the belly
of this monstrous whale whose
intestines we have eaten, spat
out in blood, disillusioned and
calcined from dead prophecies
remembered, folded, and burned.

(Manuel Yang, Optimism of Will, Cultural Logic Journal, 2(2) Spring 1999)

The Lone Spider

The Lone Spider

Dream of revolution, a shade of violet,
the coming catastrophe, nothing but silence,
a feverish wake-up call running through the streets,
figureheads broken in the bonfire,
accidents break out without conspiracy,
pure chance smashed like an exploding glass of wine,
the splinters make the barricades.
Rats escape through alleyways choked with noise & tender deaths.
All the empires in grief come to naught.
My identity is that spiraling star
witnessing the strobe lights of history’s
clipped nails dispersed in a hurry.
Never to fall, never to forget.
The sweet, eviscerating silence.
They come, these sailing dynamites
without words or message.
A tortured tree in transformation grammar
of irreversible baptism of machine guns,
shooting up my comrades in the grace of chaos.
I arrange no crown made of olive branches & leaves.
The future is not yet stolen from us.

(From: Future in the Present, Manuel Yang, Cultural Logic Journal, 2(2) Spring 1999)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.