some light ideas to keep the nature balance:
-
penempatan satu pot tanaman di sisi benda yang memiliki medan elektromagnet dan radiasi tinggi akan menurunkan tingkat radiasi yang terserap penggunanya, karena tanaman tersebut juga akan turut menyerap radiasi yang terpancar.
-
alat setrika listrik rumah tangga rata-rata menyerap 1000-1800 watt listrik, yang berarti sama dengan penggunaan 10-18 bohlam 100 watt secara bersamaan. Melipat baju dengan segera setelah mengambilnya dari jemuran akan membuat kualitas kerapian pakaian tetap bertahan tanpa perlu disetrika, hal yang penting untuk diingat adalah, proses melipat harus segera dilakukan ketika pakaian masih menyimpan panas matahari (masih terasa hangat).
-
memotong rumput di halaman rumah dengan intensitas tinggi ternyata mendatangkan banyak kerugian. Karena rumput yang memiliki helai lebih tinggi akan mencegah datangnya hama tanaman yang dapat mengganggu jenis tanaman kebun anda, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida. Selain itu, rumput dengan helai yang lebih tinggi akan memiliki akar yang lebih kuat dan sehat, sehingga rumput dapat menjalankan fungsi penyimpan air untuk tanaman lainnya ketika musim kemarau tiba.
FITNA: A CIVILIZATIONAL REGRESSION
Posted by: simplyrealist on: April 9, 2008
By : Laily Fitry
Setelah sekian lama, Penulis akhirnya menemukan sebuah bukti yang menyokong proposisi ‘sejarah akan berulang’. 2 April 2008, Penulis menonton ‘propaganda show’ yang berjudul Fitna, kumpulan potongan-potongan interpretasi terhadap beberapa ayat Al Qur’an yang kesemuanya dipelintir dan dihiasi dengan tebaran video indoktrinasi kelompok fundamentalis. Show tersebut disusun dalam bentuk sajian yang sangat membosankan, menawarkan zero possibility bagi mereka yang mengharapkan sentuhan artistik. Bahkan jika dilihat dari perspektif penyusunan argumentasi ilmiah show tersebut tak memenuhi syarat minimum-nya, yakni, assertion-reasoning-examples.
Tetapi tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas nilai artistik show tersebut. Seperti yang telah tertulis di permulaan, terdapat lahan diskursus menarik lain dalam show itu, disamping perdebatan tentang fundamentalisme Islam dan kontroversi penayangannya – yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak kecaman dari berbagai kalangan pemuka agama.
Kemunduran peradaban, itulah sisi lain yang tercermin dari plot adegan dalam show tersebut. Pihak pembuatnya sengaja menampilkan ayat-ayat Al Qur’an pada tampilan awal tiap sekuel doktrin fundamentalisme Islam yang menempati porsi terbesar dalam durasi pendek tayangan tersebut. Tampilan ayat-ayat Al Qur’an itu seakan dimaksudkan sebagai prinsip dasar beragama (Islam) yang wajib dipegang teguh oleh tiap pemeluknya. Implikasinya adalah, bahwasanya berbagai bentuk aksi teror yang selama ini terjadi ternyata berakar dari ‘sabda Tuhan’ itu sendiri. Doktrin ‘perangilah orang kafir (non-Islam)’ ternyata tidak murni berakar dari ideologi terorisme, bukan pula hasil rekaan ‘xenophob’ para pemimpin gerakan fundamentalis, seperti Abu Mushab Al-Zarqawi. Namun, lebih jauh, doktrin itu telah termaktub jelas dalam ayat-ayat sebuah kitab yang menjadi pedoman keseharian umat Islam. Kesimpulannya, bahwa para pelaku teror (yang berasal dari gerakan fundamentalis Islam) sebenarnya merupakan segerombolan manusia yang tak berdosa, tindakan teror itu tidak seharusnya dipandang sebagai ekspresi fatalistik mereka, tetapi lebih sebagai lelaku ritual (ibadah) yang memang diwajibkan dan diperintahkan oleh Tuhan mereka.
Konklusi yang mengarah kepada pendakwaan Islam sebagai agama yang mengijinkan – kalau tidak bisa disebut ‘mewajibkan’ – pembantaian tersebut tidak cukup memuaskan pihak pembuat tayangan, karena setelah tampilan ayat-ayat ‘doktrinasi’ tersebut menghilang maka adegan indoktrinasi ideologi teror pun tampil menggantikannya. Dan tayangan itu diakhiri dengan rangkaian himbauan (?), ajakan (?), atau provokasi (?) untuk membinasakan sebuah ideologi – setelah kehancuran Fasisme dan Komunisme – yakni ideologi Islam.
Tayangan tersebut – menurut pembuatnya – dibuat sebagai reaksi atas munculnya rencana dihapuskannya ‘larangan pemakaian atribut agama di tempat umum’, oleh Parlemen Belanda. Namun, rencana dihapuskannya larangan tersebut hanyalah satu diantara beberapa motivasi yang berada di belakang pembuatan tayangan tersebut, lebih jauh, Scarlet Pimpelners dan Geertz Wilders merasa terancam dengan peningkatan pemeluk agama Islam di Belanda.
Penyampaian pesan dalam balutan provokasi, penyelewengan makna dalam prinsip-prinsip keagamaan, dan narasi hiperbolis yang menyertainya, membuat keseluruhan tayangan tersebut sempurna sebagai contoh regresi peradaban, setidaknya dalam konteks kebebasan berpendapat. Dalil-dalil Demokrasi rupanya telah menjadi a new way out bagi beberapa orang untuk mentransformasi luapan amarahnya menjadi bentuk provokasi terhadap publik untuk mengulang lembar hitam ‘Holocaust’ dalam kerangka kepentingan bersama.
Tak pelak, publik – sedikit banyak – akan mempersepsikan Islam dan peningkatan pemeluknya (di Belanda) sebagai paket kejahatan yang tak dapat ditawar lagi keberadaannya. Kekejaman dan kebiadaban teroris (yang beragama) Islam merupakan aspek yang inheren di dalam Islam itu sendiri, kekejaman yang memang sudah dari ‘sono’nya, kebiadaban yang serupa dengan rasa asin pada garam, sesuatu yang tidak dapat dihapus, ‘embedded’ alias inheren. Dengan kata lain, untuk memusnahkan kebiadaban teroris (yang beragama) Islam satu-satunya cara yang efektif untuk dilakukan adalah memusnahkan pemeluknya, semacam Holocaust abad 21, karena kebiadaban, kejahatan, kekejaman, fanatisme buta, metodologi radikal, adalah banalitas dalam Islam itu sendiri.
Tentunya, perspektif fatalis tersebut sudah seharusnya kita hapus dari daftar ‘target perhatian dan target proses nalar’ kita. Bukan karena substansi oposan yang dikandungnya, namun lebih karena stigma inferior yang patut untuk dilekatkan terhadap tayangan tersebut, mengingat nol persen pertimbangan saintifik dan normatif dalam pembuatannya.
A Historical Analysis of Multilateral Agreements on Reducing Emissions Initiative
Posted by: simplyrealist on: April 2, 2008
Abstract
Preserving Mother Earth is inevitable to do. It is a matter of fact that our lovely planet is having limited capability and capacity on bearing all kinds of human activity. One cannot always extract and exploit the Earth without a willingness to protect it, hence human is the ultimate living creatures who get bundle of benefit from the earth itself.
But once more, it was a normative statement to say. Let’s turn our head around and see how much pressures that we have given to the Earth comparing with our effort to preserve it. It has been several decades underway that the Earth begin to show it’s anger, the depletion of Ozone layers, the crisis of Sea-level rise, the extinction of animals and plantation species, all those contemporary phenomenon are the concrete measurement of environmental degradation that can hamper human’s life. It is not to mention the unpredictable hurricane, Tsunami, flood, and earthquake occur everywhere.
So, what actually have the humans race done?, how far have we tried to build a synergy to preserve the earth?, and how far the Earth preservation proposals come into effect?, these all the questions that this essay will try to answer. Specifically, it will explain the Earth preservation initiatives which were made by the states, on the context of multilateral agreements which is coincided with Emission Free proposals. Furthermore, it will show you that there is still a misperception concerning the obligation to prevent further ozone layer depletion, and which states deserve to bear an amount of economical cost by Reducing Emission initiatives, does it developed state burden, or conversely, developing states responsibility?.
Emission Gases, An Eternal Ozone’s Adversaries
‘Environment’ defined as, all of the external factors affecting an organisms, which is including living organisms (biotic factors) or nonliving variables (a biotic factors), such as temperature, rainfall, day length, wind, and ocean currents.
The interactions of organisms with biotic and a biotic factors form an ecosystem, and Scientists have spent most of their time to study the long-term consequences of human actions on the environment, while Environmentalists —professionals in various fields, as well as concerned citizens — advocate ways to lessen the impact of human activities on the natural world.
Organisms and their environment constantly interact, and both are changed by this interaction. Like all other living creatures, humans have clearly changed their environment, but they have done so generally on a grander scale than have all other species. Occasionally, however, natural or human-made disruptions produce unforeseen consequences to populations in an ecosystem.
Human population growth is at the root of virtually all of the world’s environmental problems. Although the growth rate of the world’s population has slowed slightly since the 1990s, the world’s population increases by about 77 million human beings each year. As the number of people increases, density generates pollution, destroys more habitats, and raise up the using of additional natural resources.
The Population Division of the United Nations (UN) predicts that the world’s population will increase from 6.23 billion people in 2000 to 9.3 billion people in 2050. The UN estimates that the population will stabilize at more than 11 billion in 2200. Other experts predict that numbers will continue to rise into the foreseeable future, to as many as 19 billion people by the year 2200.
Since the advent of the Industrial Revolution in the 1700s, humans have devised many inventions that burn fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. On the other hand, within the last century the amount of Carbon Dioxide in the atmosphere has increased dramatically. Hence, the human inventions and the rises amount of Carbon Dioxide are going hand in hand. Why is it said so?, in order to provide energy to heat buildings, power automobiles, and fuel electricity-producing power plants, humans burn objects that contain Carbon, for instance fossil fuel oils, wood or wood products, and some solid wastes. When these products were burned, they release Carbon Dioxide into the air.
On regular basis, Carbon Dioxide constantly circulates in the environment through a variety of processes named ‘Carbon Cycle’. But then, human daily activities and the uses of those Carbon consumed-tools are increasing the velocity of Carbon Cycle. As a result of these human activities, Carbon Dioxide in the atmosphere is accumulating faster than the Earth’s natural processes can absorb the gas. By analyzing air bubbles trapped in glacier ice that is many centuries old, Scientists have determined that Carbon Dioxide levels in the atmosphere have risen by 31 percent since 1750. And since Carbon Dioxide increases can remain in the atmosphere for centuries, Scientists expect these concentrations to double or triple in the next century if current trends continue.
Although several numbers of substances contribute to air pollution, the most common air pollutants contain Carbon, Sulfur, and Nitrogen. These chemicals interact with one another and also with Ultraviolet radiation in sunlight in dangerous ways.
Most scientists agree that if pollution and other environmental deterrents continue at their present rates, the result will be irreversible damage to the ecological cycles and balances in nature upon which all life depends. And it was proven to occur on the context of Carbon pollution toward the depletion of Ozone layer which is bringing some disastrous impact on the surface of the earth, such as, climate change, sea-level rise, and Acid rain.
Several decades earlier we still can enjoy the freshness air in morning scene, on the next hours we still can get the warmth light of the sun, and, on the evening we can see the moon and thousands star are blinking brightly on the skies above. But these beautiful scenery become a dream right now. In the morning we start our day with the presence of gloomy smoke, next we get an afternoon rain, or even high temperature of the night. Those are the direct consequences of global climate change.
Atmospheric scientists have found that at least half of that increased-temperature can be attributed to human activity. They predict that unless dramatic action is taken, global temperature will continue to rise by 1.4 to 5.8 Celsius degrees (2.5 to 10.4 Fahrenheit degrees) over the next century.
Scientists also have detected a 40 percent reduction in the average thickness of Arctic ice. By that, other problems that may develop include a rise in sea levels that will completely sink a number of low-lying island nations and flood many coastal cities. Plant and animal species will probably extinct, agriculture will be severely disrupted in many regions, and the frequency of severe hurricanes and droughts will likely increase.
In the Fall of 2000 another horrible news came up, the hole in the Ozone layer over Antarctica was the largest ever recorded. Scientists expect that it will take at least 50 more years for the hole over Antarctica to close completely.
What could be worse than living on a small planet with ultra-dense population, breathing a bad quality air, sleeping in a fully-heat midnight, and bearing the risk of sinking anytime because on the north you got the Arctic melt, and on the south you got a ‘giant’ hole on Antarctica’s Ozone layer?, nothing could be worse than that, but yes, the acid rain is ready to give us another suffering condition.
Acid rain is formed when Sulfur Dioxide and Nitrous Oxide transform into Sulfuric Acid and Nitric Acid in the atmosphere and come back to Earth in precipitation. Acid rain has made numerous lakes so acidic that they no longer support fish populations. Acid rain is also responsible for the decline of many forest ecosystems worldwide, including Germany’s Black Forest and forests throughout the eastern United States. So, we got high-density population, bad quality air to breath, fully-heat up night, a ready-melt super-huge ice cube on both of the polar, with acidic rain and lakes.
Where is The State?
To safeguard the healthy environment that is essential to life, humans must learn that Earth does not have infinite resources. Earth’s limited resources must be conserved and, where possible, reused. Furthermore, humans must devise new strategies that mesh environmental progress with economic growth. The future growth of developing nations depends on the development of sustainable conservation methods that protect the environment while also fulfill the basic needs of citizens.
Many nations have been acted to control or reduce environmental problems. For example, Great Britain has largely succeeded in cleaning up the waters of the Thames and other rivers, and London no longer suffers the heavy smokes caused by industrial pollutants. Japan has some of the world’s strictest standards for the control of water and air pollution. In Canada, the Department of Commerce has developed comprehensive programs covering environmental contaminants.
But the states efforts are not enough. It is insufficient since it only involved a national approach. It is inadequate because the whole problem has to be tackled on international basis. And the solutions have to be done by the member of Earth population, not only certain nations.
During this time, several multilateral initiatives have already arisen from several inter-governmental forums. During the late 1960s and early 1970s states began to work together to develop worldwide approaches for monitoring and restricting global pollution. The first major International Conference on Environmental Issues was held in Stockholm, Sweden, in 1972 and was sponsored by the United Nations. The most important outcome of the conference was the creation of the United Nations Environmental Program (UNEP). Furthermore, UNEP was designed to be “The environmental conscience of the United Nations”.
In addition to attempt achieving scientific consensus about major environmental issues, a major focus for UNEP has been the study of ways to encourage sustainable development—increasing standards of living without destroying the environment.
In 1987 an international pact called the Montréal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer set specific targets for all nations to achieve in order to reduce emissions of chemicals responsible for the destruction of the ozone layer. Many people had hoped that this treaty would cause ozone loss to peak and begin to decline by the year 2000.
In 1988 The World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program established the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IPCC was the first international collaboration of Scientists to assess the scientific, technical, and socioeconomic information related to the risk of human-induced climate change. The IPCC creates Periodic Assessment Reports on advances in scientific understanding of the causes of climate change, its potential impacts, and strategies to control Greenhouse Gases. The IPCC played a critical role in establishing the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The UNFCCC, which provides an international policy framework for addressing climate change issues, was adopted by the United Nations General Assembly in 1992.
In 1992 the UN Conference on Environment and Development was held in Rio de Janeiro, Brazil. Popularly known as the Earth Summit, this meeting was the largest gathering of world leaders in history. The Conference produced two major treaties, namely:
1. Agreement for states to voluntarily reduce emission of gases leading to global warming.
2. A Pact on biodiversity requiring countries to develop plans to protect endangered species and habitats.
The 1992 Agreement on Global Warming limited each industrialized nation to reduce emissions in the year 2000 that were equal to or below 1990 emissions. However, these limits were voluntary and with no enforcement provisions included in the agreement, and it became clear by 1997 that these goals would never be met.
At a follow-up Conference in Kyōto, Japan, representatives from 160 countries signed the Kyōto Protocol. This agreement called for industrialized states to reduce emissions to an average of about 5 percent below 1990 emission levels and to reach this goal between the years 2008 and 2012.
For this Accord to become international law, however, it had to be ratified by at least 55 countries. The United States has refused to ratify the Accord, but Japan and the 15 countries that make up the European Union have ratified it. Even if the Kyōto Protocol does become international law, however, Scientists expect that its emission requirements are too minimal to be effective. Some experts predict that a 60 percent reduction in emissions will be necessary to stabilize the world’s climate.
To help countries meet this Agreement cost-effectively, negotiators are trying to develop a system in which states that have no obligations or that have successfully met their reduced emissions obligations could gain profit by selling or trading their extra emissions quotas to other countries that are struggling to reduce their emissions. But this helpful provision is proven to be failed to attract major industrialized country – such as, United States – to sign and ratify those Agreement.
A Misperception of Responsibility
The laying causes of United States rejection toward such a multilateral arrangement on reducing emissions initiative is that, the country did not feel any responsible guilt on the occurring of climate change and several others environmental crisis on the Earth. The government of USA sees themselves as the one who already paid the industrial and automobile pollution through the United States Environmental Protection Agency which is organized on national basis.
The Environmental Protection Agency (EPA) was established in 1970 to protect the state’s natural resources. In addition, the U.S. Congress has provided governmental agencies with legislation designed to protect the environment. Many states have also established environmental protection agencies. Clean Air Act of 1970, became the model for future measures. The act established national air-quality standards, gave states the responsibility for developing and enforcing plans to use these standards, and set up compliance schedules.
On the other side, the reducing emissions initiative that is being held on international basis, is bringing some potential economical losses which will decrease the state’s economical gain from industrialization tax income. Indeed, the reducing emissions initiative is having some logic consequences toward the country’s industrialization dynamic. The state which will apply those limitation provisions on emission has to be ready to decrease the phase of national industrialization dynamic, because one of the largest contributors toward global emission is coming from industrialization process.
By this reason, United States is having a claim that they have fulfilled their responsibility as one of world’s major industrialized states – and largest industrial emissions contributor. So that they must not burden themselves by ratifying the Kyoto Protocol which would give further economical risk. Up to this point, United States is also blaming the world developing countries as the scapegoat who redundant the condition of Ozone layer, most of developing countries yet have national environmental act nor emission limitation procedures. Then, it is perfectly such an obligation for developing countries to sign and ratify the reducing emissions initiative.
It is a big fallacy of United States to argue that global Ozone layer crisis could be tackled only through national initiatives. The need for a clean air and climate stability is a global need, the same logics is work for air pollution. United States still, cannot wash off their fallacy because the government cannot prevent the distribution of its industrial emission, the Carbon Dioxide which is come from United States industries is also felt by the people of Europe, Africa, even Asia. By this reason, Environmental Protection Agency is not enough to pay off the United States responsibility. The collapse of global environment is not inevitable. But the developed states must cooperate with the developing states to ensure that new industrialized economies do not add to the world’s environmental problems.
However, many experts expect that as the scientific evidence about the dangers of global warming continues to mount, nations will be motivated to cooperate more effectively to reduce the risks of climate change.
slice of argue
Posted by: simplyrealist on: April 2, 2008
lama tak menulis, rasanya seperti melupakan arah kampung halaman sendiri
ada gejolak kata dan ide yang berkembang dalam benak, namun tak tahu dimana ujung pangkalnya. Hanya motivasi untuk memaksakan jari-jari menandas tombol keyboard (papan ketik komputer) saja-lah yang menjadi kunci kelahiran tulisan ’prematur’ ini.
Archive bulan Maret dalam lembar blog bisa dikatakan kosong tak bermakna. Bukan berarti karena pada bulan itu bumi berhenti berputar, atau dinamika kehidupan manusia tiba-tiba tersumbat, tetapi karena symptom kehilangan arah penulisan yang telah menginfeksi dengan pekat. Pun karena beberapa kesibukan yang selalu menuntut konsentrasi dan segebung fokus dalam nalar. Akhirnya, gejala kemampatan mengolah kata itu bertemu dengan ‘pasangan sejatinya’, yakni kesibukan.
Dunia internasional semakin cepat berubah, pemetaan pemikiran politik pun rasanya dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dalam tiap detiknya. Kecepatan pergantian ’slide dunia’ menunjukkan angka beberapa ribu ’scenes’ per mikrodetik, nalar serasa tak mampu menahan tiap ‘godaan’ asumsi yang bermain di dalam rahim teori. Puluhan perspektif berebut untuk mendapat sedikit waktu presentasi, beberapa menit yang berharga, sekedar untuk menyatakan bahwa ‘aku’lah yang mampu menjelaskan dunia.
Entah kenapa sang benak tak memiliki kapabilitas tinggi untuk memilih, atau sekedar mempertahankan integritasnya di jalur yang sama. Atau mungkin ini merupakan sebentuk kemampatan kreasi yang tak mampu berinovasi dengan sumber daya yang telah dimilikinya?, ketika aroma power politics berseliweran maka sang benak langsung membuka pintunya lebar-lebar untuk asumsi-asumsi realisme, namun setelah sedetik berlalu, fenomena yang jauh berbeda ternyata membawa aroma persoalan global bersamanya dan benak dengan mudahnya membelot, memberi tumpangan pada konstruktivis untuk menawarkan dagangannya. 24 jam sehari rasanya terlalu pendek untuk sekedar mencerna kebingungan.
Bingkai keilmuan Hubungan Internasional, tak jua memberi alamat yang jelas. Padahal kembara sang benak telah mencapai titik multi-orientasi’nya’. Busa perdebatan dan adu argumentasi akhirnya menjadi pemuas dahaga.
Pertanyaan terbesarnya adalah, “apakah perkembangan keilmuan selalu terasa menyakitkan?”
Evolusi Common Foreign and Security Policy (CFSP) Dalam 50 Tahun Integrasi Uni Eropa
Posted by: simplyrealist on: February 27, 2008
Evolusi Common Foreign and Security Policy (CFSP) Dalam 50 Tahun Integrasi Uni Eropa
(Studi terhadap pembentukan CFSP melalui Teori Intergovernmentalisme-Liberal Andrew Moravcsik)[*]
Abstraksi
Uni Eropa baru saja merayakan peringatan 50 tahun Traktat Roma (25 Maret 1957) pada tanggal 25 Maret 2007. Dalam usianya yang telah mencapai setengah abad ini, Uni Eropa memang telah berhasil menunjukkan berbagai kemajuan yang sudah dicapainya, terutama dalam aspek pembangunan dan perekonomian. Bahkan, dalam peringatan ditanda-tanganinya Traktat Roma yang membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (sebagai cikal bakal Uni Eropa) tersebut, seluruh rakyat masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa, merayakan hari ulang tahun Uni Eropa dengan antusias. Pendeknya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Uni Eropa dapat dirasakan efeknya oleh masyarakat akar rumput sekalipun. Hal ini menjadi cerminan kuatnya integrasi ekonomi yang dilakukan Uni Eropa.
Superioritas Uni Eropa dalam bidang ekonomi memang tak dapat disangkal lagi. Namun, di balik kesuksesan tersebut bukan berarti tak ada lagi krisis yang terjadi dalam tubuh Uni Eropa. Berbagai konflik antar negara anggota, kerap mewarnai proses penguatan Uni Eropa, banyaknya hambatan ini juga tidak dapat dipungkiri oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Dan hal tersebut sepertinya masih menjadi tantangan bagi negara-negara Uni Eropa dalam proses integrasi mereka yang telah mencapai usia emasnya.
Tulisan ini akan mencoba menganalisa hambatan-hambatan proses integrasi Uni Eropa terutama di bidang political security, yang terbingkai dalam pembentukan Common Foreign and Security Policy.
Pembahasan
Integrasi Eropa adalah peristiwa penting dalam kajian HI yang turut berkontribusi terhadap formulasi pola baru kerjasama antar negara bangsa di level regional. Konsep integrasi sendiri telah didefinisikan secara berbeda oleh para penstudi HI, seperti Karl Deutsch yang mendefinisikan integrasi sebagai, “turning previously separate entities into components of a coherent system” (perubahan beberapa entitas berbeda menjadi komponen suatu sistem yang koheren), atau Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyebut integrasi sebagai, “any level of association between actors” (semua tingkat asosiasi yang terjadi di antara aktor-aktor).
Salah satu topik kajian yang menarik di antara berbagai topik permasalahan yang muncul dalam lingkup integrasi Uni Eropa adalah, pembentukan CFSP serta hambatan-hambatannya yang dikaitkan dengan aspek kedaulatan negara-negara anggota Uni Eropa. Mengapa CFSP?, dari beragam bentuk kerjasama di berbagai bidang antar negara anggota Uni Eropa, bentuk integrasi bidang political security di dalam kerangka CFSP adalah bentuk integrasi yang menyentuh aspek mendasar kedaulatan suatu negara, yaitu, konsep national conventional security.
Maka dari itu, pemilihan topik kajian pembentukan CFSP dan hambatan-hambatannya tersebut, di rasa tepat untuk menggambarkan kualitas pilar intergovernmental Uni Eropa saat ini.
Titik Analisa
Terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini, yaitu :
- Mengapa proses pembentukan CFSP (tidak seperti halnya EMU) berjalan tersendat-sendat?
- Benarkah pembentukan CFSP mensyaratkan pendelegasian kedaulatan negara anggota Uni Eropa?
- Sejauh apa implementasi CFSP menyentuh ruang kedaulatan negara anggota Uni Eropa?
Kajian Teoritis
Intergovernmentalisme-Liberal adalah varian dari perspektif Inter-governmentalisme yang diajukan oleh Stanley Hoffman. Teori Inter-governmentalisme-Liberal sendiri dikembangkan oleh Andrew Moravcsik dalam karyanya yang berjudul “The Choice for Europe: Social Purpose and State Power”, teori ini mulai berkembang pada tahun 1998.
Dalam teorinya Moravcsik berasumsi bahwa tuntutan bagi integrasi muncul dari proses politik domestik, sementara hasil integrasi yang tertuang dalam berbagai bentuk kerjasama, persetujuan, dan kebijakan bersama, timbul dari proses negosiasi intergovernmental (antar pemerintah). Asumsi yang memperhitungkan unsur politik domestik inilah yang membedakan Intergovernmentalisme-Liberal Moravcsik dengan Inter-governmentalisme Stanley Hoffman.
Dari asumsi utama tersebut, Moravcsik mengajukan argumentasi detilnya mengenai proses integrasi Uni Eropa, yaitu :
à Masing-masing pemerintahan anggota Uni Eropa masih memegang peran utama dalam proses integrasi.
à Kerjasama dalam kerangka proses integrasi tersebut hanya mungkin terjadi bila terdapat konvergensi kepentingan negara-negara di dalamnya, sebaliknya, negara-negara anggota akan segera menghentikan atau mengubah haluan kerjasama jika di dalamnya tidak ditemukan suatu konvergensi kepentingan
à Integrasi Eropa sejak awal prosesnya merefleksikan 3 faktor, yakni, pola keuntungan komersial, posisi tawar-menawar (bargaining power) negara-negara besar yang relatif satu dengan lainnya, serta keinginan untuk memperkuat kredibilitas komitmen antar negara.[1]
à Kepentingan merupakan konsep kunci untuk menjelaskan mengapa proses integrasi terjadi (when such interests converged, integration advanced…).[2]
à Kepentingan nasional kemudian mendorong negara-negara berdaulat untuk mengkoordinasikan kebijakan mereka dan menyerahkan hak prerogatif kewenangan kepada mekanisme kebijakan bersama demi memaksimalkan kepentingan tersebut, dan untuk membentuk mekanisme paksaan terhadap pemerintah lain agar memenuhi komitmen yang telah dibuat bersama-sama.[3]
Dengan argumentasinya tersebut, Moravcsik berpandangan bahwa seluruh bentuk kerjasama antar negara anggota sebagai inti proses integrasi Uni Eropa, hanya mungkin dilaksanakan melalui konvergensi kepentingan negara-negara anggota tersebut, dan sebaliknya, kerjasama itu tidak mungkin terwujud jika kepentingan negara-negara masih bersifat divergen.
Di sisi lain, penyerahan kewenangan negara untuk membentuk kebijakan bersama juga dimungkinkan untuk terjadi sebagai hasil dorongan motivasi negara untuk mencapai maksimalisasi kepentingan, dan digunakan sebagai jalur paksaan terhadap pemerintah lainnya untuk memenuhi komitmen bersama.
Dengan kata lain, Moravcsik menyimpulkan bahwa hambatan pada kerjasama antar negara dalam kerangka integrasi Uni Eropa, muncul ketika terdapat divergensi kepentingan negara-negara yang membuat mereka enggan untuk mendelegasikan kewenangan untuk membentuk kebijakan bersama, sehingga mekanisme kerjasama juga sulit diwujudkan.
Terdapat tiga konsep utama yang digunakan dalam tulisan ini untuk menganalisa pembentukan CFSP, hambatan-hambatannya, serta kaitannya dengan kedaulatan negara-negara anggota Uni Eropa, melalui perspektif teori Intergovernmentalisme-Liberal Andrew Moravcsik dalam konteks isu political security. Konsep-konsep tersebut adalah:
- Konsep kepentingan nasional (national security), konsep ini digunakan untuk menganalisa eksistensi konvergensi kepentingan negara-negara anggota dalam perumusan CFSP, sehingga konsep ini akan memberikan kontribusi pemahaman tentang terhambatnya proses pembentukan CFSP.
- Konsep keamanan konvensional (hard security), konsep ini digunakan untuk menganalisa kualitas dan kuantitas joint potential gains yang ditawarkan oleh CFSP untuk negara-negara anggota Uni Eropa, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan negara-negara untuk menyerahkan kewenangan kepada mekanisme bersama CFSP.
- Konsep kedaulatan negara (state sovereignty), konsep ini digunakan untuk menganalisa dinamika situasional yang terjadi pada kedaulatan masing-masing negara anggota apabila CFSP benar-benar (atau bahkan tidak) terealisasi, sebesar apa kewenangan yang harus diserahkan negara untuk memenuhi syarat pembentukan CFSP, dan sejauh apa CFSP menginfiltrasi kewenangan negara-negara anggota Uni Eropa.
[1] “My central claim is that the broad lines of European integration since 1955 reflect 3 factors: patterns of commercial advantage, the relative bargaining power of important governments, and the incentives to enhance the credibility of interstate commitments”, Andrew Moravcsik (1998). The Choice for Europe: Social Purpose and State Power. Ithaca, NY: Cornell University Press.
[2] Moravcsik, op.cit., hal.241.
[3] “…choice to pool and delegate sovereignty to international institutions are best explained as efforts by governments to constrain and control one another. Government transfer sovereignty where potential joint gains are large…”, Moravcsik, op.cit., hal.242.
[*] By : Laily Fitry
Student of International Relations Department – University of Jember
Member of IR studies community ‘FinReP Studies’
Flickr Photos
|
Recent Comments