An Analytical Sketch Toward Three International Political Games

An Analytical Sketch Toward Three International Political Games

By : Laily Fitry

International Relations Department-University of Jember 

About IsraelPalestine Peace Roadmap

Mengapa proses Perdamaian Israel-Palestina berjalan dengan lambat, bahkan terkesan berlarut ?

Konflik Israel-Palestina adalah konflik bilateral yang berkembang dan meluas menjadi konflik kawasan, maka dari itu, proses perdamaian yang harus dilalui untuk mengakhiri konflik itupun berjalan dengan alot, banyaknya kepentingan yang bermain dalam konflik ini serta keterlibatan banyak pihak yang bersifat trans-nasional, membuat berbagai perjanjian perdamaian yang dibuat dengan susah-payah hanya bersifat temporer. Dalam melihat proses perdamaian Israel-Palestina kita dapat memetakan beberapa aspek yang berperan sebagai faktor penghambat bagi kemajuan berbagai perjanjian perdamaian tersebut, yaitu :

 Aspek Israel

Berbagai perjanjian damai yang menjadi sia-sia setelah sengitnya perundingan tak dapat dilepaskan dari faktor tindakan dan kebijakan Israel sebagai salah satu pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, Israel terkesan mempunyai ‘kebiasaan’ untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini telah terbukti dalam perjanjian yang diadakan pada tahun 2005 lalu, yaitu kesepakatan damai Sharm el-Sheikh, kesepakatan ini dicapai dengan perundingan keras antara Ariel Sharon dan Mahmoud Abbas, yang pada akhirnya mencapai konsensus setelah Abbas bersedia untuk menjinakkan gerakan-gerakan militan Palestina agar proses mundurnya Israel dari Gaza Strait dapat berlangsung aman dan damai.

Apa yang terjadi kemudian adalah anti-tesis dari kesepakatan itu sendiri, sebagian kaum militan Yahudi di Israel tidak dapat menerima keputusan tersebut. Kaum radikal Yahudi memandang keputusan mundurnya Israel dari Gaza Strait tersebut sebagai bentuk kekalahan, kesepakatan itupun pada akhirnya ternoda dengan serangan kaum militan Israel terhadap warga Palestina.

Pasca serangan otak yang diderita Sharon, gambaran perdamaian Israel-Palestina yang banyak dirintis olehnya terlihat semakin buram. Vonis medis yang menyatakan bahwa Sharon tak akan pulih dalam waktu dekat membuat Israel kehilangan figur karismatik yang berfungsi sebagai pemersatu faksi-faksi politis dan religius Yahudi, yang berarti bahwa perbedaan persepsi terhadap perdamaian Israel-Palestina di kalangan Israel pun tak dapat diredam lagi dan berpotensi muncul sebagai ledakan konflik domestik. Apalagi dalam beberapa waktu sebelum kolaps Sharon sempat mendirikan Kadima, sebuah partai baru pecahan partai ekstrim kanan Likud di mana Sharon dulu membangun karir politiknya.

Kadima langsung menjadi partai populer pra-pemilu Israel, sementara itu di sisi lain, popularitas Likud menurun dengan tajam. Menurunnya popularitas partai mendorong Likud untuk berafiliasi dengan partai-partai kecil yang berhaluan kanan ekstrem lainnya, seperti Partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman (berpandangan bahwa seluruh wilayah Israel-Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan bagi Yahudi) dengan koalisi sesama partai kanan ini, terbentuklah pergerakan ‘Hamas’ a la Israel.   

Kemenangan Hamas di Palestina pada Januari 2005 membuat Kadima kehilangan prospek cerahnya dalam pemilu, PM ad-interim Israel yang ditunjuk menyusul robohnya Sharon, yaitu Ehud Olmert merasa panik dengan anjloknya dukungan terhadap Kadima. Olmert pun mengambil langkah taktis dengan menculik Sekretaris Jenderal Front Rakyat Untuk Pembebasan Palestina, Ahmed Saadat di penjara Jericho serta kebijakan untuk menentukan perbatasan final Israel-Palestina secara unilateral pada 2010. Tindakan taktis ini memang langsung menyelamatkan dukungan untuk Kadima, tetapi di sisi lain mengukir satu lagi pengkhianatan Israel kepada Palestina.

Perebutan kekuasaan dan motif-motif temporer untuk menyelamatkan popularitas partai selalu menjadi alasan utama tindakan taktis pemerintah Israel yang bersifat menyalahgunakan perjanjian damai dengan Palestina. Berakhirnya perang Lebanon pun terjadi menyusul turunnya popularitas Olmert yang dinilai telah terlalu jauh mengambil tindakan.

Isolasi finansial pasca naiknya Ismail Haniya ke pemerintahan Palestina, adalah bentuk lain dari pengkhianatan Israel terhadap niatan baik Palestina yang terwujud dalam proses pemilu demokratis. Pemutusan jalur perbankan dan pembekuan dana pajak dari penduduk di Jerusalem tersebut telah melumpuhkan perekonomian Palestina, sehingga pembayaran gaji pegawai pemerintah dan aparat keamanan negara pun tidak dapat terlaksana. Isolasi yang didukung oleh AS dan UE ini membuat Hamas yang telah bersikap sedikit moderat (dengan gencatan senjata terhadap Israel sebagai ‘bayaran’ atas penerimaan Fatah terhadapnya dalam pemerintahan) kembali mengeras, bukti nyata perubahan arus politik Hamas terakumulasi dalam penculikan Kopral Ghilad Shalit yang dilakukan oleh radikalis Hamas di perbatasan Lebanon, yang kemudian malah direspon dengan penggempuran habis-habisan Lebanon oleh Israel.

Beberapa tindakan destruktif dari pihak Israel tersebut menjadi bukti bahwa Israel adalah faktor penghambat pertama dalam macetnya perjanjian damai Israel-Palestina. Selama pemerintahan Israel masih menganggap Palestina hanya sebatas isu untuk mendukung popularitas partai mereka, maka, kontrol tindakan Israel pun akan tergantung pada persepsi para pemilih, dan hal itulah yang terjadi sampai saat ini.

 Faktor Palestina

Faktor penghambat kedua dalam proses perdamaian Israel-Palestina adalah, Palestina sendiri. Negri yang terbagi dalam dua afiliasi besar politik ini (Hamas dan Fatah) selalu dirundung perpecahan dalam negri yang pada akhirnya membuat modal politik utama pemerintah untuk memulai suatu negosiasi damai dengan Israel, yaitu legitimasi rakyat, sangat kurang.

Pemilu langsung yang dilakukan awal 2005 terbukti tidak mampu membawa perbaikan domestik maupun internasional bagi Palestina. Di sisi internasional, terpilihnya Hamas sebagai pemenang pemilu alih-alih memuaskan UE-AS (sebagai sponsor utama pemilu langsung Palestina) malah menambah kegusaran mereka, hal ini muncul dari persepsi mereka yang selalu mengidentikkan Hamas dengan garis keras politik Palestina.

Padahal, ketika kita mencoba untuk mengenal profil Ismail Haniya yang ditunjuk sebagai PM dengan lebih seksama, maka sebenarnya kekerasan arus politik yang dimiliki Hamas telah menurun dengan signifikan. Haniya adalah tokoh moderat Hamas yang berpandangan kooperatif terhadap Israel, hanya saja, ia lebih memilih untuk bersikap tegas terhadap sikap plin-plan Israel. Haniya berpandangan bahwa, Palestina telah mengalah dalam banyak hal untuk membayar konsesi damai dengan Israel, sementara Israel sendiri yang hampir dapat dipastikan menodai poin-poin perjanjian, tak pernah membayar harga perdamaian bahkan dengan harga termurah sekalipun, yaitu konsistensi dalam menjalankan perjanjian.

Apa yang diinginkan Hamas dari proses perdamaian saat ini sebenarnya mudah, yaitu ‘jika Israel menginginkan pengakuan Hamas terhadap eksistensi negara Israel, maka Israel harus melakukan hal yang sama, yaitu menghormati kedaulatan Palestina’. Poin inilah yang menjadi titik pertikaian antara Hamas dan Fatah, yang pada gilirannya, membawa Palestina menuju ambang perang saudara.

Kesepakatan damai yang dipelopori Abu Mazen (Mahmoud Abbas) semenjak masa Yasser Arafat sampai sekarang melupakan satu hal, yaitu kenyataan bahwa ketika Israel menuntut pengakuan Palestina atas kedaulatan Israel, Israel tak pernah diminta untuk melakukan hal yang sebaliknya atas Palestina. Fakta ini menjadi premis dasar Hamas untuk menolak keabsahan seluruh perjanjian yang dipelopori PLO.

Perbedaan ini menjadi titik api ketika Hamas memenangi pemilu, AS-UE yang merupakan suporter utama Kadima (partai pemerintah Israel saat ini) memandang naiknya Hamas sebagai ancaman dan langsung memberlakukan blokade finansial terhadap Palestina. Tindakan AS-UE-Israel ini membawa pengaruh terhadap popularitas Hamas di kalangan rakyat Palestina, bagaimanapun, militansi rakyat akan terkikis oleh desakan kebutuhan ekonomi. Hamas yang tetap bertahan, dan Fatah yang menyatakan percepatan pemilu mengobarkan kontradiksi politik Palestina. Api perseteruan ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh AS-UE-Israel dengan terang-terangan memberi dukungan penuh terhadap Fatah untuk menghancurkan pemerintahan Hamas, bahkan bentuk dukungan itu tidak lagi memperhatikan etika politik yang ada, yaitu dengan menggelontor suplai persenjataan bagi pasukan keamanan yang setia pada Fatah dan membuka blokade finansial dengan kucuran bantuan hanya melalui jalur Fatah.

Belum cukup dengan itu semua, Israel melakukan percobaan pembunuhan terhadap Haniya yang sedang beribadah haji melalui tangan-tangan intelijennya, yang sayangnya, tidak berjalan lancar.

Melihat fakta kesiap-siagaan Hamas dan Fatah untuk memulai konflik bersenjata, maka tidak berlebihan untuk menyimpulkan, bahwa perdamaian Israel-Palestina akan selalu terhambat selama kohesifitas persepsi bangsa Palestina terhadap konsep perdamaian itu sendiri masih dipisahkan oleh dua arus politik besar.

 About The Integration of NATO-EU Defense Policy

Agenda integrasi NATO-UE memang akan memperlemah peran AS terhadap Eropa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

 Faktor Independensi Eropa

Berakhirnya Perang Dingin, adalah awal titik balik Eropa untuk kembali memperkuat bargaining position-nya di level internasional. Kohesifitas NATO yang tidak lagi setangguh masa Perang Dingin membuat Eropa (yang dipelopori oleh The Big Three, Jerman, Perancis, Inggris) sadar akan kenyataan baru yang terhampar di depan mereka, yaitu, bahwa signifikansi peran NATO sebagai pakta pertahanan perwujudan containment strategy AS di Eropa telah terkikis, menyusul pecahnya Soviet dan kekalahan komunisme dunia, yang lebih jauh, berarti bahwa Eropa (terutama Eropa Barat) dapat kembali membangun identitas mereka sebagai great powers dunia, walaupun hal itu harus dilakukan secara gradual.

Revitalisasi peran ini diawali dengan pembangunan ekonomi oleh Eropa. Sebagai medan ‘perang’ utama antara kubu AS melawan Soviet, kawasan ini tentunya mengalami kerugian cukup besar dari sisi infrastruktur fisik dan fondasi ekonomi-politiknya. Apalagi, Jerman pada periode awal pasca Perang Dingin juga masih direpotkan dengan defisit terbesar perekonomiannya menyusul jumlah terbesar utang luar negri sebagai biaya reunifikasi yang harus ditanggungnya.

Ketika satu dekade kemudian UE telah berkembang dengan baik, maka dimulailah periode baru pembangunan benua Eropa dari sisi pertahanan-keamanan. UE mengawali langkahnya dengan memperbesar porsi kewenangannya di dalam NATO, sebagai sebuah entitas yang lemah dalam kapabilitas militer UE sadar bahwa mereka masih tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap aset militer NATO. Apa yang dilakukan UE kemudian adalah sebuah strategi yang cerdik, UE memperlihatkan kapabilitas konvensionalnya (walaupun tidak dilengkapi dengan aset konvensional) dengan membonceng aset konvensional NATO.

Hal tersebut tertuang dalam gagasan UE tentang review pembagian otoritas komando strategis di dalam NATO. Hasil lobi-lobi politik Eropa mulai menampakkan hasilnya pada beberapa waktu terakhir. Komando Strategi Pusat (NATO CentCom) yang sebelumnya hanya dikendarai oleh AS, pada saat ini telah memberi peluang kepada Eropa untuk menentukan arah operasi militer NATO walaupun masih dalam skala terbatas, yaitu pada saat AS sendiri tidak terlibat langsung dalam krisis keamanan tertentu.

Pembagian otoritas ini terkesan hanya menjadikan Eropa sebagai pemungut ‘residu logistik’ AS, namun, hal ini tak dihiraukan oleh Eropa. Sebaliknya, Eropa mencoba memanfaatkan peluang kecil ini semaksimal mungkin.

Langkah pertama Eropa adalah, meminta NATO untuk memberlakukan program Revolution in Military Affairs (RMA) kepada anggota UE yang juga menjadi anggota NATO. Premis dasar yang diajukan Eropa untuk mempengaruhi AS adalah efektifitas operasional lapangan militer Eropa yang sangat minim, sehingga demi efisiensi dan efektifitas misi NATO kapabilitas militer Eropa harus ditingkatkan.

Langkah kedua Eropa adalah dengan menjadi ‘wakil’ AS untuk menjadi stabilisator konflik ketika AS enggan untuk menangani konflik itu sendiri. Area konflik yang didapatkan Eropa dengan sistem job description seperti ini memang merupakan area-area konflik minor, di mana perhatian politik internasional tak banyak berada di sana. Namun, kesempatan ini pun digunakan Eropa untuk menunjukkan superioritasnya dengan menggunakan mekanisme Dispute Stabilization yang berbeda dengan AS.

UE memperkenalkan mekanisme European Wayuntuk menangani konflik yang ada. Berbeda dengan mekanisme AS yang penuh dengan metode militeristik dalam resolusi konflik, ‘European Way’ mengkombinasikan ‘military deployment’ dengan ‘technical assistance’ bagi area konflik yang memang tidak pernah ada dalam paket misi stabilisasi AS. ‘Technical assistance’ ini terbukti efektif dan disambut baik oleh pemerintahan yang berada di area konflik, karena, selain pasukan penjaga keamanan, apa yang dibutuhkan kawasan konflik sebenarnya adalah bantuan khusus untuk membangun kembali otoritas politik dan merestrukturisasi fondasi sosial-ekonomi yang hancur. Sayangnya, dalam misi-misi sebelumnya yang dijalankan oleh AS, hal ini tidak pernah hadir menjadi salah satu paket resolusi konflik.

Penggabungan ‘hard and soft diplomacy’ yang ditawarkan UE mampu mendobrak kembali imej Eropa di mata internasional. Bargaining position UE pun mengalami peningkatan sebagai organisasi regional yang tak hanya mampu menawarkan ‘military assistance’ tetapi lebih dari itu, ‘technical and professional assistance’ dalam merevitalisasi area konflik.

Pertumbuhan ekonomi UE yang sangat pesat juga memungkinkan mereka untuk sedikit demi sedikit membangun kapabilitas militer mereka sendiri. Dalam hal ini, sekali lagi bangsa Eropa menunjukkan semangat integrasi mereka dengan mengadakan moratorium anggaran untuk membangun kekuatan militer mereka secara bersama-sama. Superioritas militer yang hanya dimiliki oleh segelintir negara UE ternyata tidak menimbulkan perpecahan, sebaliknya the big three sebagai pemilik superioritas kawasan memimpin perbaikan infrastruktur kapabilitas konvensional di kalangan anggota UE.

Satu-satunya titik yang masih menandai ikatan ketergantungan konvensional UE terhadap NATO adalah kedekatan relasi Inggris dan AS, serta kehadiran payung militer AS di Eropa Tengah dan Timur yang masih dirasa kuat.

 Faktor Amerika Serikat

Satu-satunya kesalahan strategi AS dalam menangani UE di tataran NATO adalah, kesalahan persepsi AS dalam melihat kapabilitas konvensional UE. Visi AS terhadap kapabilitas konvensional yang masih terbatas pada tataran kepemilikan infrastruktur militer yang memadai ternyata sangat tidak tepat digunakan untuk menakar kemampuan konvensional UE.

Kesalahan AS tersebut mengingkari keberadaan aset konvensional UE yang lain, yaitu integritas kawasan dan kekuatan ekonomi. AS terlanjur berpikir bahwa UE adalah kawasan besar yang hanya sukses membangun kapabilitas ekonominya saja, selain itu, AS juga terlanjur memiliki kepercayaan tinggi terhadap loyalitas UE atas NATO. Pada titik ini, AS melupakan fakta semangat nasionalisme Perancis dan Jerman yang masih samar tercium, dan ternyata hal ini terbukti dengan semakin menurunnya kapabilitas AS untuk mengontrol tindakan UE dalam ranah aplikasi misi militer yang UE jalankan.

Pembangunan kapabilitas militer yang semula masih berada dalam kontrol NATO, kini telah melesat jauh dari pengawasan AS. Perkembangan kapabilitas militer Eropa ini terlihat dari pembentukan pasukan misi khusus UE yang terlihat jelas mengalahkan divisi pasukan khusus NATO, baik dari segi kapabilitas, kualitas, maupun kuantitas.

Hal tersebut diperberat  dengan kondisi AS yang telah mencapai titik kulminasi perkembangan militernya. AS tak lagi mampu menanggung beban finansial yang harus dikeluarkan untuk memelihara kapabilitas militernya yang sangat besar.

Pada akhirnya, strategi pembagian otoritas misi militer NATO yang semula diharapkan AS mampu menjadi mekanisme burden sharing dengan partner Trans-Atlantiknya, beralih menjadi bomerang bagi stabilitas hegemoni militeristik AS sendiri.

            

About iconoclasticme

sophisticated early 20s girl (?), with much shitty crisis that makes her so...different. and even though she might not get through it well i

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: