Beberapa Frame Untuk Memandang Integrasi UE

FEDERALISME VS FUNGSIONALISME, dan lain-lain…

Teori dan Strategi Integrasi Eropa : Federalisme dan Neo-Federalisme

  • (Aspek Fungsional Setelah Pembentukan Aspek Organisasional)

Teori dan Strategi Integrasi Eropa : Fungsionalisme dan Neo-Fungsionalisme

  • (Pembentukan Aspek Organisasional Setelah Implementasi Fungsional)

Varian Teori Integrasi

Federalisme

  • Integrasi dari beberapa aktor nasional (negara) dapat dimungkinkan untuk terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan politik yang diputuskan secara sadar dan rasional oleh politisi dan seluruh komponen bangsa berdasarkan tujuan politik dan sosio-ekonomi bersama, serta norma-norma politik dan sosio-ekonomi yang dianut secara bersama-sama pula. Pada permulaan proses integrasi, akan dibentuk sebuah konstitusi bersama yang berfungsi sebagai landasan umum bagi pelaku integrasi yang baru (dalam konteks ini, UE). Pelaku integrasi tersebut umumnya berpola negara federal dengan pemisahan kekuasaan horizontal maupun vertikal; unit otonom sebelumnya (negara) akan memberikan sebagian klaim kedaulatannya dan menyerahkannya pada pembentukan kepentingan bersama.
  • Fitur yang membedakan : pemecahan masalah-masalah sosio-ekonomi akan memenuhi kerangka institusional sebelumnya; terdapat penyerapan kedaulatan aktor individual.
  • Kata kunci : aspek fungsional mengikuti pembentukan organisasional

Fungsionalisme

  • Tumbuhnya organisasi internasional merupakan konsekuensi langsung dari masyarakat industrial yang semakin otonom, yang dicirikan dengan berkembangnya kekuatan faktor produksi, dan internasionalisasi kompleks permasalahan sosio-ekonomi, yang kesemuanya hanya bisa dipecahkan melalui kerjasama intra-negara atau lembaga supra-nasional. Dengan begitu, maka organisasi internasional dapat dibandingkan dengan uni-eksekutif / administratif atau sebuah zweckverband, yang umumnya hanya aktif di wilayah teknis-non politis. Lembaga ini akan membebaskan negara dari sebagian wilayah kerjanya (negara) dan menarik sebagian kedaulatan negara tanpa secara langsung menginkorporasikan negara ke dalam entitas politik superior (zweckverband). Proses internasionalisasi kompleks permasalahan dilakukan oleh logika kebutuhan fungsional; dengan begitu, dapat diketahui bahwa aspek kebutuhan fungsional dihasilkan dari tataran mekanisme resolusi permasalahan kolektif di tingkat internasional dan adanya wadah organisasional yang mengelola prosesnya (mekanisme resolusi permasalahan kolektif).
  • Fitur yang berbeda : permasalahan ekonomi dan sosial akan menghasilkan kerangka pemecahannya sendiri; kerjasama internasional di-legitimasi oleh aspek kegunaan dan efisiensi solusi konkrit yang dihasilkannya, serta aspek kerjasama teknis (isyu-spesifik) dan hasil – kerjasama – di dalam kerangkanya.
  • Kata kunci : pembentukan wadah organisasional mengikuti implementasi aspek fungsional.

Neo-Fungsionalisme

  • Seiring dengan berkembangnya permasalahan sosio-ekonomi dari konteks masyarakat industrial maju, pun seiring dengan berkembangnya relasi kausalitas dan konsekuensi lintas-batas negara diantara mereka, yang tidak lagi bisa disolusikan oleh kebijakan individu negara, namun membutuhkan pemecahan yang bersifat komprehensif dan mencakup keterlibatan semua aktor, maka – dengan sintesa keseluruhan faktor tersebut – lahirlah integrasi beberapa aktor tanpa adanya kebutuhan fungsional yang sesungguhnya.
  • Di tahap awal integrasi, aktor-aktor tersebut bersepakat (melalui kesepakatan kontraktual) untuk memecahkan permasalahan – secara bersama-sama – di tataran teknis, fungsional, non-politis, dan dalam ranah isyu sektor terbatas, (memecahkan masalah) secara teknokratis dan non-ideologis. Ketika pendekatan manajemen kooperatif dan mekanisme pemecahan masalah tersebut terbukti sukses, maka mereka memperluas wilayah kerjasamanya menuju aspek fungsional yang terkait lainnya, sehingga kerjasama tersebut pada akhirnya akan meluas sampai ke wilayah isyu politik tingkat tinggi, di mana mereka akan memulai proses integrasi yang baru (logika integrasi per sektor: proses komunitisasi fungsi negara pola supranasional dengan kerangka suksesi kerjasama di tataran wilayah kebijakan terkait yang menghasilkan integrasi semi-otomatis melalui efek luapan (spillover).
  • Fitur yang berbeda : Aktor politik memainkan peranan penting dalam proses penyatuan mekanisme pemecahan masalah dan pandangan institusional yang dibutuhkan; mereka menyerahkan sebagian loyalitas dan ekspektasi keuntungan kepada mekanisme – realisasi kepentingan – yang lebih intensif di tataran supranasional, yang dengan sendirinya akan melegitimasi dan mendorong proses integrasi.

Teori Stabilitas Hegemonik

  • Fenomena permasalahan penunggang kepentingan (free-rider) dalam relasi perekonomian global membangkitkan kebutuhan akan adanya aktor hegemon yang mampu menyediakan komoditi kebutuhan umum. Dengan didorong oleh kepentingan sendiri (self-interest), sebuah negara yang kuat, yang berada di dalam sistem internasional dengan kurun waktu tertentu, akan membentuk rezim internasional yang mendukung upaya pencarian ataupun pertahanan kepentingan nasionalnya di dalam sistem tersebut. Karena proses pembentukan yang dimotori oleh sebuah kekuatan hegemonik, maka rezim tersebut umumnya akan tetap bertahan walaupun hegemon pembentuknya telah runtuh. Pertahanan rezim internasional tersebut di sisi lain juga disokong oleh sifat alamiah negara yang cenderung rasional, egoistis, dan memberdayakan potensi-potensi yang terkandung di dalam rezim tersebut secara maksimal, sehingga negara-negara pada akhirnya juga berkepentingan untuk mempertahankan keberlangsungan bentuk dan pola rezim internasional tersebut.

Teori Saling Ketergantungan (interdependensi)

  • Dalam konteks perkembangan relasi saling ketergantungan dan integrasi, maka proses modernisasi/industrialisasi, dan internasionalisasi pertukaran komoditi dagang serta jasa, pada akhirnya juga meningkatkan sensitifitas aktor terhadap perkembangan atau perubahan apapun yang terjadi pada aktor lainnya. Relasi saling ketergantungan yang mutual dan perubahan dalam struktur interdependensi tersebut menghasilkan kalkulasi kerugian dan keuntungan (costs and benefits) yang seringkali tidak terdistribusikan secara merata. Ketika di satu sisi, ‘sensitivitas’ merujuk pada biaya (kerugian/costs) yang dikeluarkan oleh aktor untuk merespon perubahan yang ada di dalam sistem, maka di sisi lain, istilah ‘kerentanan’ (vulnerability) merujuk pada skema pembiayaan yang dibutuhkan aktor untuk merespon perubahan substansial dalam struktur sistem.
  • Model ‘cobweb’ Politik Internasional (John Burton)

Saling Ketergantungan yang Kompleks (Complex Interdependence)

  • Hubungan internasional dicirikan oleh sistem konglomerasi yang kompleks dari hubungan antar-negara ataupun inter-relasi transnasional di kalangan aktor pemerintah maupun non-pemerintah (nasional ataupun internasional). Hirarki tradisional yang selama ini melingkupi isyu permasalahan sosio-ekonomi dan kesejahteraan, telah digantikan oleh berbagai rangkaian tema dan kecenderungan permasalahan berdasarkan wilayah kebijakan khusus. Ketika aktor nasional telah terintegrasi ke dalam jejaring ketergantungan yang kompleks dan bersifat mutual, maka kebutuhan dan desakan untuk menggunakan kekuatan koersif sebagai media kebijakan luar negri akan cenderung menurun.

Intergovermentalisme

Koordinasi horizontal dari kebijakan pemerintah, pun koordinasi vertikalnya, serta keberadaan lembaga supranasional yang mewadahinya, menjadi ciri proyek kerjasama komunal negara-negara, seperti layaknya UE. Di dalam kerangka institusional bersama yang meningkatkan kondisi untuk kebijakan kooperatif tersebut, maka negara-negara akan berupaya untuk :

  • Mengurangi biaya transaksi
  • Memperbesar keuntungan dan menghindari kerugian dari pola kerjasama yang ada
  • Meningkatkan efisiensi kerjasama antar-pemerintah dan proses tawar-menawar antar-pemerintah
  • Meningkatkan efektifisasi instrumen pemerintahan dan media pelaksanaan kebijakan
  • Menjalankan kebijakan dalam kerangka struktur kelembagaan yang berlapis (multi-layered) dan kompleks, di mana jaringan pembuatan kebijakan horizontal mendominasi struktur pembuatan kebijakan yang tertata dan berpola hirarkis. Jejaring tersebut, bagaimanapun juga, seringkali dicirikan oleh hambatan kebijakan multi-level – bahkan upaya penjegalan kebijakan multi-level (interlocking/interblocking) – dan kemungkinan pemecahan masalah yang bersifat sub-optimal („Politikverflechtungsfalle“/hambatan jebakan kebijakan): pada umumnya, jejaring pembuatan kebijakan yang bersifat multi-level akan menghasilkan solusi atau kebijakan yang tidak memuaskan, dan secara simultan terbukti tidak dapat merubah kondisi kelembagaan yang melandasi logika pembuatan kebijakan tersebut.
  • Daripada dipandang sebagai tujuan, pemindahan sebagian kedaulatan negara lebih dipandang sebagai instrument pencapaian kepentingan tertentu: yaitu, kepentingan untuk memperkuat kerjasama antar negara dalam kerangka kelembagaan yang dilindungi, yang pada akhirnya berfungsi untuk membentengi negara dari anarkisme sistem internasional dan efek destruktifnya pada kerjasama antar negara.

Teori Rezim

  • Permasalahan empiris dan faktual, pada akhirnya menggiring negara pada pembentukan jaringan kerjasama informal yang melibatkan perjanjian, prinsip, tata aturan, norma-norma dan prosedur pembuatan kebijakan yang memperkokoh struktur kelembagaan manajemen konflik dan permasalahan saling ketergantungan lainnya secara politis, serta memperkuat kelembagaan mekanisme pencegahan konflik melalui regulasi dan kontrol hukum. Dengan begitu, maka pembentukan kerjasama tersebut berkontribusi terhadap keberadaban relasi antar aktor, dan berkontribusi terhadap stabilisasi prediksi kebijakan ataupun sikap yang akan diambil oleh aktor. Eksistensi rezim akan mendukung, menyokong, memperkuat, ataupun memperluas wilayah kompetensi entitas masyarakat tradisional negara dan mengintegrasikan kerjasama aktor ke dalam sistem pembuatan kebijakan politik dan sosio-ekonomi yang beringkat dan kompleks, sekaligus tetap memperhatikan dan memperhitungkan kepentingan regulasi aktor dalam masing-masing wilayah isyu yang berbeda.
  • Di dalam konteks tersebut, UE dapat dipandang sebagai rezim internasional yang relatif efektif yang dibentuk sebagai media manajemen permasalahan ketergantungan ekonomi melalui proses koordinasi dan negosiasi politis.

Neoliberal Institusionalis

Dibangun di atas landasan Teori Interdependensi, perspektif Neoliberal Institusionalis mengidentifikasi adanya tendensi terhadap proses pelembagaan dan regulasi konflik dan kerjasama yang bersifat normatif. Di satu sisi, perspektif ini menerima asumsi Neorealis yang menggambarkan sistem internasional sebagai sistem yang anarkis tanpa adanya otoritas sentral, sementara di sisi lain, perspektif ini menolak asumsi Neorealis yang menyatakan bahwa sistem tersebut telah – pula – menentukan karakter dan perilaku negara. Perspektif ini cenderung meyakini gagasan pentingnya peranan lembaga internasional, rezim, IGO/INGOs, yang berada di dalam struktur sistem internasional, serta pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku berbagai aktor. Hal ini sesuai dengan kredo politik yang menyatakan bahwa “institusi adalah hal yang penting”. Sistem dan struktur hubungan internasional memang membatasi kebebasan perilaku negara, namun negara, di sisi lain juga dapat mempengaruhi sistem dan struktur tersebut dengan membentuk institusi. Struktur kerjasama antar negara dapat bertahan dalam sistem internasional yang multipolar tanpa adanya kekuatan hegemonik di dalamnya, hal ini dikarenakan :

  • Struktur tersebut memperkokoh informasi dan pengetahuan suatu negara tentang tindakan dan maksud negara lainnya
  • Keruntuhan struktur tersebut menimbulkan kerugian yang tak terkira, sehingga struktur kooperatif penggantinya sangat sulit terbentuk
  • Struktur tersebut mendorong terbentuknya hubungan antar wilayah kebijakan yang terbangun melalui solusi negosiasi, yang pada akhirnya akan memfasilitasi terbentuknya kesepakatan, dan mengurangi biaya transaksi bagi negosiasi perjanjian internasional
  • Struktur tersebut akan mempengaruhi definisi kepentingan nasional masing-masing aktor serta mempengaruhi penentuan tujuan primer mereka
  • Perluasan jaringan kerjasama tidak serta-merta merefleksikan harmoni kepentingan ataupun ketergantungan ekonomi, namun lebih mengindikasikan kepentingan nasional negara dalam proses yang lebih mudah diimplementasikan melalui negosiasi antar negara maupun aksi kolaboratif.

Derived from: Presentasi Kuliah ‘Masalah-masalah Integrasi Eropa’

International Relations Department-Faculty of Social & Political Sciences

Jember University

About iconoclasticme

sophisticated early 20s girl (?), with much shitty crisis that makes her so...different. and even though she might not get through it well i

2 responses to “Beberapa Frame Untuk Memandang Integrasi UE”

  1. dyananda says :

    derived from presentasi makul MIE or translation job??

  2. simplyrealist says :

    derived from matkul MIE.bukan job translate,
    saya bikin blog untuk nampung hasil pemikiran saya, walopun sekedar derived. bahannya memang didapetin dari salah satu klien translate, tapi bukan termasuk pesenannya.
    oya, sedikit tanya, sudahkah anda menemukan software ketuhanan yang anda cari?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: