COPENHAGEN SCHOOL, PERLUASAN AGENDA KEAMANAN, & STUDI KEAMANAN TRADISIONAL (Sebuah Perdebatan Konseptual)

Pertikaian antar kelompok suku (ethnic conflict), munculnya kelompok-kelompok bangsa yang menuntut kemerdekaan (new independent movement), kejahatan lintas-negara (transboundary crime), terorisme, dan serangkaian ancaman baru lainnya, merupakan aksentuasi baru dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang menuntut beragam langkah penyesuaian, mulai dari tataran praksis sampai kepada “metamorfosa” epistimologis.

Beberapa gejala baru dalam sistem internasional tersebut – terutama – memberi tekanan besar terhadap ranah Studi Keamanan, sebuah aspek kajian yang selama ini menjadi domain pendekatan militeristik dan perspektif State-Centric[1]. Betapa tidak, sebuah iklim keamanan internasional yang ‘terlanjur terbiasa’ dengan stabilitas Balance of Power harus berupaya membangun postur stabilitas keamanan yang baru setelah salah satu pilar penyeimbangnya (Uni Soviet) runtuh di penghujung dekade 1980-an.

Tekanan-tekanan besar yang menuntut adanya revisi pada Studi Keamanan tersebut sebagian besar terkait dengan munculnya pelaku baru dalam konstelasi sistem internasional. Aktor baru ini memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan mereka melakukan tindakan dengan level implikasi global tanpa harus bersentuhan dengan institusi negara sebagai pelaku utama dalam hubungan internasional, aktor ini disebut sebagai Aktor-aktor Non-Negara (Non-State Actors/NSA). Lebih jauh, aksentuasi baru di tataran global tersebut juga terkait dengan intensitas relasi transnasional yang semakin tinggi sebagai konsekuensi langsung dari pesatnya perkembangan teknologi-informasi dan inovasi moda transportasi. Gejolak semangat identitas etnis yang dikonsolidasikan dalam tema besar nasionalisme dan muncul dengan klaim atas wilayah territorial tertentu, juga telah menjelma menjadi tren gerakan separatis yang merupakan satu ancaman tersendiri bagi stabilitas domestik negara, dan bagi stabilitas kawasan pada umumnya. 

Melemahnya pertahanan-keamanan batas teritorial Negara (porous territorial boundaries) dan degradasi lingkungan[2] menjadi dua faktor berikutnya yang memicu aktivitas global Non-State Actor dan akhirnya menambah dimensi ancaman dalam pembentukan stabilitas keamanan global. Di lain pihak, jejaring saling ketergantungan ekonomi dan kecenderungan fragmentasi wilayah geografis dunia menjadi blok-blok dominasi korporasi membuka celah ancaman baru yang berakar dari sektor perekonomian global[3].

Jenis ancaman baru dengan berbagai konsekuensi instabilitas keamanan tersebut membuat sekelompok pengkaji Studi Keamanan Arus Utama[4] – Studi Keamanan dalam ilmu Hubungan Internasional – mengajukan sebuah terobosan teoritis yang disebut sebagai Non-Traditional Security (Perspektif Keamanan Non-Tradisional). Asumsi utama dalam kerangka pikir yang diusung oleh Barry Buzan dan beberapa teorisi lainnya itu – selanjutnya disebut kelompok pemikir Copenhagen School[5] – menyatakan bahwasanya eksistensi tipologi ancaman baru tersebut harus direspon dengan perubahan kerangka pemikiran Studi Keamanan yang beranjak dari batasan telaah Studi Keamanan Tradisional, dalam artian bahwa Studi Keamanan Non-Tradisional tidak beranggapan bahwa negara merupakan satu-satunya subyek keamanan[6]. Lebih jauh, Studi Keamanan Non-Tradisional juga merasa memiliki kebutuhan untuk memperluas agenda keamanannya menjadi lima sektor keamanan yang merepresentasikan lima wujud ancaman dan lima domain aspek yang berpotensi menjadi objek ancaman tersebut (Referent Objects). Akhirnya, sebagai implikasi langsung dari munculnya sumber ancaman serta Referent Object non-negara itu, maka Studi Keamanan Non-Tradisional menuntut penguatan peran Non-State Actors (Non-Governmental Organization, komunitas epistemik, individu, dan beberapa pelaku non-negara lainnya) sebagai inisiator tindakan kuratif, bahkan preventif, terhadap ancaman-ancaman tersebut dan mengembalikan stabilitas komprehensif (state of stability) bagi Referent Object yang telah di’serang’nya.

Pada gilirannya, penguatan peran Non-State Actors akan mensintesakan sebuah metode pencapaian keamanan yang berbeda, sebuah upaya perwujudan keamanan yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman dan Referent Object-nya. Dengan kata lain, metode pencapaian stabilitas keamanan tersebut akan bersifat kontekstual dan dijalankan secara parsial[7], dengan jangkauan metodologi yang berada di luar ranah perspektif State-Centrist.

Apa yang salah dengan langkah perubahan kerangka pikir Studi Keamanan tersebut?, jawaban atas pertanyaan ini akan kita dapatkan dengan menilik capaian stabilitas keamanan yang telah diwujudkan melalui metodologi Perluasan Agenda Keamanan tersebut. Pendek kata, apakah Perluasan Agenda Keamanan benar-benar telah mampu mewujudkan stabilitas komprehensif bagi masing-masing Referent Object yang terkait? Ataukah, Perluasan Agenda Keamanan sebenarnya merupakan langkah pergeseran teoritis yang tidak diperlukan karena masih terdapat potensi untuk merangkum kemunculan jenis ancaman baru – sekaligus perlakuan terhadapnya – dalam ranah Studi Keamanan Klasik dengan dua agenda keamanannya (agenda keamanan politik dan agenda keamanan militer)?.

Kemampatan aksi penyelamatan hutan dalam isyu degradasi lingkungan, kebuntuan upaya-upaya advokasi tata perdagangan internasional dalam isyu kesenjangan ekonomi Utara-Selatan, dan kegagalan misi resolusi konflik intra-negara (intra-state conflict) yang dilakukan oleh kelompok aktivis perdamaian, merupakan serpihan bukti kelemahan proposal perwujudan keamanan yang ditawarkan melalui Perluasan Agenda (widening/broadening of security sectors) dalam Studi Keamanan Kontemporer.

Lebih jauh, rentetan permasalahan yang menghampiri perspektif Perluasan Agenda Keamanan tersebut ternyata menjadi titik paradoksal dalam bangunan teoritis Studi Keamanan Kontemporer yang pada awalnya muncul sebagai kritik terhadap kurangnya kapabilitas Studi Keamanan Klasik[8] dalam menganalisa arah perubahan tren tipologi ancaman di tataran internasional.

Kontradiksi antara basis ontologis Studi Keamanan Kontemporer dengan perwujudan stabilitas keamanan komprehensif yang dicapainya pada tataran praksis membentuk satu permasalahan baru yang patut dianalisa secara mendetil. Perdebatan makna ’keamanan’ itu sendiri yang diiringi oleh kompleksitas metodologi yang bukan saja aplikatif tetapi juga efektif dalam Studi Keamanan memang tidak serta merta dapat diselesaikan melalui pergeseran perspektif dan revisi teoritis saja, namun lebih dari itu, studi ini menuntut adanya akuntabilitas keilmuan dalam bentuk sintesa konkrit pencapaian stabilitas keamanan yang lebih baik.

Di sisi lain, kajian ilmiah yang ditujukan untuk menjadi ‘kritik’ bagi Perluasan Agenda Keamanan dari standpoint Perspektif Keamanan Tradisional merupakan sesuatu yang masih jarang ditemui. Lebih jauh, tulisan ini berupaya melemparkan satu perdebatan wacana baru dalam ranah Security Studies, yaitu fakta bahwa kehadiran Perluasan Agenda Keamanan (widening security agenda) sebagai pendekatan baru ternyata masih patut untuk dipertanyakan kembali (despite its position as a major approach, right now).

Selanjutnya observasi ini akan difokuskan kepada Konsep Perluasan Agenda Keamanan (widening agenda) sebagai respon terhadap munculnya Ancaman Non-Tradisional (non-traditional threats) beserta penguatan peran non-state actors dalam mengembalikan stabilitas keamanan di setiap agenda (politik, militer, ekonomi, sosietal, dan lingkungan). Lebih jauh, observasi ini akan dibingkai dengan kerangka kritik teoritis Perspektif Keamanan Tradisional yang akan mengungkap kemampatan Perspektif Keamanan Kontemporer, yang mana kemampatan tersebut akan terlihat nyata dalam dua aspek evaluatif, yaitu capaian praksis dari Perspektif Keamanan Kontemporer serta kelemahan aspek kegunaan analitis (analytical utility) yang terkandung di dalam Konsep Perluasan Agenda Keamanan itu sendiri. 

Akhirnya terdapat tiga permasalahan yang akan dianalisis secara mendetil dalam rangkaian tulisan ini. Ketiga permasalahan tersebut terangkum dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

  1. Apa sajakah kelemahan teoretis yang dikandung oleh konsep Perluasan Agenda Keamanan?
  2. Seberapa besarkah efek reduksionis yang ditimbulkan oleh kelemahan-kelemahan teoretis konsep Perluasan Agenda Keamanan terhadap aspek analytical utility-nya?
  3. Bagaimanakah reduksi terhadap analytical utility – akhirnya – dapat mereduksi signifikansi Perluasan Agenda Keamanan sebagai sebuah konsep?

 

  1. Annex
  1. 1. Konsep Perluasan Agenda Keamanan

Konsep ini merupakan langkah teoritis yang lahir sebagai respon atas timbulnya berbagai jenis ancaman baru pada periode pasca Perang Dingin. Beberapa karakteristik ancaman yang menyentuh ranah kehidupan masyarakat secara langsung (seperti, perubahan iklim global) ataupun memiliki keterkaitan dengan sisi normatif (seperti isyu identitas kolektif dalam Agenda Keamanan Sosietal)[9], menjadi landasan klaim utama dalam pembentukan konsep ini. Karakteristik ancaman yang terkesan berada jauh di luar jangkauan otoritas negara tersebut mendorong timbulnya gagasan untuk memperluas agenda keamanan menjadi lima sektor yang berbeda, yaitu : Sektor Keamanan Militer; Sektor Keamanan Politik; Sektor Keamanan Ekonomi; Sektor Keamanan Lingkungan; dan Sektor Keamanan Sosietal.

Perluasan Agenda Keamanan tersebut memiliki konsekuensi terhadap metode penanganan ancaman itu sendiri. Asumsinya adalah, ketika faktor ancaman tersebut berada diluar domain Agenda Keamanan Politik ataupun Agenda Keamanan Militer, maka metode penanganan ancaman tersebut juga harus dibangun di atas landasan pendekatan non state-centrist[10].

Dengan menggunakan Metode Operasional Perspektif Konstruktivis[11], Perluasan Agenda Keamanan berupaya untuk membedakan proses Sekuritisasi – sebuah isyu tertentu – dari proses Politisasi-nya. Metode operasional tersebut berfungsi sebagai parameter klasifikasi isyu keamanan dan isyu non-keamanan, selain itu pemisahan proses Sekuritisasi dari proses Politisasi akan memberikan deskripsi tentang subyek keamanan, objek ancaman, serta lokalisasi dinamika isyu keamanan tersebut[12].

Terdapat beberapa prasyarat infrastruktur konseptual (conceptual apparatus) yang harus dipenuhi dalam proses identifikasi isyu keamanan dengan menggunakan Konsep Perluasan Agenda Keamanan ini. Prasyarat konseptual tersebut bekerja sebagai media analitis parsial yang masing-masing hasilnya akan membentuk deskripsi menyeluruh tentang bagaimana suatu isyu di’sekuritisasi’ (being securitized) untuk menjadi sebuah agenda keamanan – dan dengan demikian diakui sebagai isyu yang membutuhkan prioritas kebijakan melampaui ‘politik normal’ (beyond normal politics). Prasyarat infrastruktur konseptual tersebut adalah :

  1.  
    1. Sekuritisasi (Securitization), yaitu upaya-upaya yang dilakukan Securitizing Actors terhadap sebuah isyu tertentu dengan tujuan menjadikannya agenda keamanan.
    2. Kondisi pendukung (Facilitating Conditions), yaitu sebuah konteks keadaan yang mampu memperkuat upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Securitizing Actors, sehingga publik akan terkondisikan untuk memandang faktor ancaman laten menjadi faktor ancaman nyata.
    3. Unit analisa keamanan, yaitu tiga aktor dalam analisa keamanan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Keseluruhan Perluasan Agenda Keamanan mempengaruhi – atau dipengaruhi – secara langsung oleh ketiga aktor yang tercantum di bawah ini :

·         Referent Objects, yaitu aktor maupun pihak yang dipandang sebagai ‘yang terancam’, dan dengan begitu, memiliki klaim yang sah untuk bertahan atau dipertahankan.

·         Securitizing Actors, yaitu aktor maupun pihak yang melakukan upaya sekuritisasi isyu tertentu dengan menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu – Referent Objects – yang berada dalam kondisi terancam.

·         Functional Actors, yaitu aktor maupun pihak yang mampu mempengaruhi dinamika sektor keamanan tertentu tanpa harus memposisikan diri sebagai Referent Objects ataupun Securitizing Actors. Pada umumnya Functional Actors dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan.

  1.  
    1. Konstelasi sekuritisasi (Constellations of Securitization), yaitu pemetaan kompleks keamanan (security complexes) yang ditujukan untuk menganalisa pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleks keamanan yang berbeda.

Setelah beberapa prasyarat konseptual tersebut terpenuhi, maka barulah kemudian Konsep Perluasan Agenda Keamanan dapat menyediakan deskripsi menyeluruh mengenai jenis ancaman, objek yang terancam, serta bentuk respon yang harus diberikan terhadap ancaman tersebut.

Konsep Perluasan Agenda Keamanan inilah yang akan dianalisa melalui Perspektif Keamanan Tradisional dalam bentuk evaluasi kritis-teoritik. Upaya evaluatif ini dilakukan sebagai telaah terhadap kemampatan teoritik yang terkandung dalam Konsep Perluasan Agenda Keamanan.

  1.  
    1. 2. Konsep Keamanan Tradisional

Konsep Keamanan Tradisional muncul dalam kultur keamanan bipolaristik di era Perang Dingin. Konsep ini memiliki asumsi utama bahwasanya negara merupakan inti subyek keamanan, negara merupakan sumber ancaman sekaligus pencipta stabilitas keamanan, dan dengan begitu negara adalah aktor kunci (pivotal player) dalam konteks instabilitas keamanan, pun aktor kunci dalam konteks pertahanan stabilitas keamanan[13].

Asumsi utama tersebut menghasilkan dua bentuk agenda keamanan sebagai fokus analisa Kajian Keamanan Tradisional, kedua agenda tersebut adalah :

  1.  
    1. Agenda Keamanan Politik, yaitu agenda keamanan yang mengklaim negara – beserta stabilitas pemerintahannya – sebagai objek ancaman yang utama. Maka dari itulah kemudian, negara menjadi satu-satunya pihak yang dapat memiliki klaim pertahanan diri secara sah.
    2. Agenda Keamanan Militer, yaitu agenda keamanan yang berjalan beriringan dengan Agenda Keamanan Politik. Keamanan militer menekankan pemeliharaan kapabilitas koersif negara sebagai satu-satunya media yang dapat melindungi eksistensi nasional dari faktor ancaman eksternal.

Lebih jauh, Perspektif Keamanan Tradisional meyakini bahwa aspek stabilitas perekonomian, stabilitas sosial-kemasyarakatan, serta stabilitas keamanan lingkungan – di tataran lokal – merupakan konteks stabilitas yang menjadi tanggung jawab negara, sehingga faktor ancaman internal menjadi wilayah kebijakan domestik yang tidak dapat diintervensi oleh negara lainnya – dengan asumsi negara tersebut memiliki pemerintahan yang akuntabel.[14]

Selanjutnya, terkait dengan faktor ancaman eksternal – berasal dari luar wilayah teritorial negara – Perspektif Keamanan Tradisional meyakini bahwa ancaman tersebut dapat diminimalisir melalui penguatan peran dan kapabilitas pertahanan-keamanan nasional sebagai mekanisme defensif terhadap ancaman eksternal tersebut.

Dalam merespon timbulnya jenis ancaman baru, Perspektif Keamanan Tradisional memiliki asumsi bahwa jenis ancaman tersebut dapat diatasi dengan membentuk relasi pertahanan keamanan antar-negara yang berguna bagi penurunan tingkat Security Dilemma[15], yang berimplikasi langsung pada pengurangan Conflict Dyads di suatu kawasan, sehingga pada gilirannya dapat membentuk suatu komunitas keamanan regional yang kokoh.


[1]           “…One of the most pervasive assumptions underlying traditional Security Studies is state-centrism. State-centrism privileges the role of the state in world politics, regarding it as the sole legitimate focus for decision making and loyalty. The state became the only referent object of Cold War Security Studies. Strategic problems were analysed in terms of their impact on states…”

                (Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008. 

[2]       “Disruption of Ecosystems includes climate change; loss of biodiversity; deforestation, desertification, and other forms of erosion; depletion of the ozone layer; and various forms of pollution.”

      (Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) “Security : A New Framework for Analysis”, Boulder: Lynne Rienner Publishers, London. p : 74).

[3]     “The idea of economic security is located squarely in the unresolved and highly political debates about international political economy concerning the nature of the relationship between the political structure of anarchy and the economic structure of the market”.

      Menguatnya jejaring relasi ekonomi antar-negara yang merupakan konsekuensi langsung dari penerapan sistem Pasar Bebas (Free Trade) memunculkan satu ancaman baru dalam aspek perekonomian antar Negara, dimana distribusi kekuatan ekonomi yang asimetris membuka celah bagi actor satu untuk menekan actor lainnya, bahkan menyediakan kesempatan bagi pelaku ekonomi global untuk menentukan fluktuasi moneter internasional.

      (Buzan, Barry (1991) “People, States and Fear : An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era”. 2nd ed. Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. p : 230).

[4]     Studi Keamanan arus utama digunakan oleh Johan Galtung untuk menyebut Studi Keamanan dalam ranah ilmu Hubungan Internasional untuk menunjukkan penekanan terhadap sifat interdisipliner Kajian Perdamaiannya. Lihat : Galtung, Johan, (1996) “Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban”, edisi terjemahan dari, “Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization”, Pustaka Eureka, Surabaya, 2002. p: vi. 

[5]     Sebutan Copenhagen School bagi perspektif Barry Buzan dan beberapa pencetus Widening Security Agenda lainnya kemungkinan besar berasal dari Copenhagen Research Group, sebuah tim riset yang dibentuk dalam proses penulisan buku “Security: A New Framework of Analysis”. 

[6]     Menurut Richard Ullman re-defenisi konsep keamanan tersebut berkisar pada tiga pertanyaan utama, yakni, “Who is being secured? From what threats? How, and by what means?”, Lihat : Ullman, Richard, (1983) “Redefining Security”, International Security Journal, vol. 8, dalam, Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era”, diakses dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 13 Maret 2008.

[7]     Penulis sengaja menggunakan kata ‘parsial’ untuk menunjukkan bahwa, masing-masing tindakan yang diambil untuk mewujudkan stabilitas keamanan – dalam kelima agenda keamanan – tersebut tidak terkait satu sama lainnya.

[8]           “…Published in 1983, Barry Buzan’s seminal study People States and Fear was the first sustained attempt from within Security Studies to re-draw a broader notion of security that moved beyond a purely military focus…”

                (Friis, Karsten, (2000) “From Liminars to Others: Securitization Through Myths”, Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008. 

[9]           “…whereas a state needs to secure its sovereignty in order to survive, a society will secure its identity.”, “Thus, “[s]ocietal security is about situations when societies perceive a threat in identity terms”, Lihat: Wæver, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup dan Pierre Lemaitre. (1993). “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”. London: Pinter.

[10]          “…Traditional Security Studies was in many ways a direct product of the Cold War. The subject was almost exclusively concerned with superpower rivalry, the security of individuals was subsumed under the ambit of the state, Security Studies, implicitly or explicitly, generated information and analysis for states, and specifically for the ruling elites within them…”, Lihat : Wyn Jones, Richard. (1999). “Strategy, Security and Critical Theory”. Boulder, CO: Lynne Rienner Publications

[11]             “…The Copenhagen School thereby rejects security as something objectively “given”, but regards it rather as a social process applicable to any perceived value, any chosen referent object. A referent object is thus what is considered to be existentially threatened by the securitizing actor, traditionally the state. But anything can be made into a referent object. Security is a social construct and must be analyzed as such..”. Lihat : (Friis, Karsten, (2000) “From Liminars to Others: Securitization Through Myths”, Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008.

[12]    “…it offers a constructivist operational method for distinguishing the process of securitization from that of politicization – for understanding who can securitize what and under what condition…” (p : vii), “…it also requires us to provide a classification of what is and what is not a security issue, to explain how issues become securitized, and to locate the relevant security dynamics of the different types of security on levels ranging from local through regional to global…”(p: 1), Lihat : Buzan, Barry Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) “Security : A New Framework for Analysis”, Boulder: Lynne Rienner Publishers, London.

[13]          “…Security is treated as an attribute of situation of the state, equivalent to absence of military external conflict”, “military security is an attribute of relations of a state, a region or a grouping of states (alliance) with other state(s), regions, groupings of states. Security is viewed as an absence of threat or a situation in which occurrence of consequences of that threat could be either prevented or state (region, alliance) could be made isolated from that”, Lihat : Mesjasz , Czesław, (2006) “Complexity Studies and Security in The Complex World : An Epistemological Framework of Analysis”, Cracow University of Economics, Cracow, Poland, diakses dari : http://necsi.org/events/iccs6/viewpaper.php?id=147, pada tanggal 27 Februari 2008.

 

 

[14]          “…Government usually refer to national security as the highest stated value of the state’s existence, if not it’s essential raison d’etre. The implicit assumption here is that in providing ‘national security’ states really do render their citizens secure, at least most of the time. Who is included or excluded from the category of ‘citizens’ is a separate issue of inquiry”, Lihat :  Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era”, diakses dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 13 Maret 2008. Tentang akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya Eli Stamnes dan Richard Wyn Jones juga pernah menuliskan bahwa, “…‘National security’ was stressed as opposed to the security of individuals, groups of one sort or another, civil society, world society or common humanity. The justification for this was the doctrine that the state provides security for its own citizens”,   Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008.

[15]          “…within a state-centric approach, but have developed diverse terms (common, co-operative, collective, comprehensive) as ‘modifiers’ to security to advocate different multilateral forms of inter-state security co-operation that could ameliorate, if not transcend the security dilemma”, Lihat : Bedhera, Navnita Chadha, (2004) “A South Asian Debate on Peace and Security: An Alternative Formulation in The Post –Cold War Era”, diakses dari http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Chadha_Behera_South_Asian_debate.pdf, pada tanggal 13 Maret 2008. Tentang adanya arus pemikiran pertahanan alternatif ini Thomas Risse-Kappen pernah menuliskan, “Alternative defence thinking concentrated on seeking means whereby the so-called ‘security dilemma’ could at least be mitigated. Consequently they developed such concepts as common security, non-offensive defence, a nuclear freeze, military confidence building, democracy and disarmament, and alternative security orders”, Lihat : Risse-Kappen, Thomas. 1994. “Ideas Do Not Float Freely: Transnational Coalitions, Domestic Structures, and the End of the Cold War.” International Organisation, Vol. 48, No. 2, pp. 185-214, dalam, Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008. Sedangkan Richard Wyn Jones berpendapat bahwa arus pemikiran pertahanan alternatif memang telah memainkan peranan yang signifikan pada dekade 1990-an, dalam mengakhiri era Perang Dingin , “…alternative defence thinkers played a crucial role in the ending of the Cold War”, Lihat :  Wyn Jones, Richard. 1999. Strategy, Security and Critical Theory. Boulder, CO: Lynne Rienner Publications, dalam, Stamnes, Eli, dan Richard Wyn Jones (2000) “Burundi : A Critical Security Perspective” dalam Peace and Conflict Studies, A Journal of The Network of Peace and Conflict Studies, http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol7_2.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

About iconoclasticme

sophisticated early 20s girl (?), with much shitty crisis that makes her so...different. and even though she might not get through it well i

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: