ON CLASSICAL SECURITY STUDIES

Sebagai sebuah terminologi yang multi-tafsir, telah banyak definisi yang diajukan untuk mendeskripsikan makna term ‘keamanan’. Walaupun kehadiran definisi-definisi tersebut tidak serta-merta menghentikan perdebatan beberapa tema sentral di seputar Studi Keamanan, pertanyaan-pertanyaan seperti ‘Keamanan untuk siapa?’, ‘Keamanan seperti apa?’, dan ‘Bagaimanakah keamanan tersebut diwujudkan?’, terbukti masih tetap hadir ke permukaan.

            Konteks perwujudan ‘keamanan’ dalam Ilmu Hubungan Internasional terkait erat dengan peranan negara sebagai aktor dominan di tengah konstelasi politik kekuasaan (Power Politics) dan perebutan akses terhadap sumber daya yang terbatas. Kapabilitas negara untuk memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan primer dan untuk memberikan perlindungan – bagi penduduknya – dari ancaman eksternal, pada gilirannya menjadi modal utama terwujudnya ‘keamanan’. Perspektif yang melihat konteks ‘keamanan’ dalam wujud terpenuhinya kebutuhan primer rakyat dan adanya jaminan perlindungan – bagi rakyat – dari ancaman eksternal tersebut kembali mulai dipertanyakan pada akhir dekade 1980an melalui kehadiran isyu keamanan ekonomi dan merebaknya konflik etnis yang ditengarai sebagai refleksi dari kebangkitan politik identitas (Identity Politics). Dan perdebatan diantara kubu Rasionalis – yang mengetengahkan aspek relasi behavioral antar-negara sebagai determinan analisa utama – dengan kubu Reflektivis – yang menekankan aspek proses pembentukan identitas sebagai determinan analisa utama, kembali mendapatkan momentumnya.

            Rasionalisme, melihat identitas dan kepentingan aktor politik sebagai konsekwensi langsung dari karakteristik alamiah aktor yang selalu memprioritaskan kepentingan pribadinya, perspektif ini terutama bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan Jeremy Bentham. Karena faktor identitas dan kepentingan aktor politik cenderung statis, maka kedua faktor tersebut tidak banyak berkontribusi terhadap dinamika relasional antar-aktor. Hasil dinamika relasional tersebut lebih banyak dibentuk dan ditentukan oleh aspek behavioral aktor, hubungan aksi-reaksi yang terjadi secara terus menerus dalam rangka perwujudan kepentingan, keberlangsungan eksistensi, dan pencapaian konteks ‘keamanan’ masing-masing aktor dalam konstelasi politik kekuasaan internasional.

            Di sisi lain, perspektif Reflektivis menolak klaim Rasionalisme yang mempercayai bahwa identitas dan kepentingan aktor politik cenderung statis dan bersifat eksogen. Reflektivisme mengusung peran sentral proses pembelajaran dalam pembentukan identitas aktor, yang pada akhirnya membawa konsekwensi kepentingan-kepentingan tertentu bagi sang aktor. Implikasi klaim ini adalah, Reflektivisme memungkinkan adanya perubahan besar-besaran dalam konteks politik internasional. Anarkisme politik mungkin untuk dihapuskan karena kepentingan aktor yang bersifat egosentris ternyata dapat dirubah, sementara perspektif Rasionalis tidak memungkinkan adanya perubahan tersebut karena identitas dan kepentingan aktor merupakan sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya.

            Rasionalisme dan Reflektivisme (atau ‘Konstruktivisme’ menurut Nicholas Onuf dan Alexander Wendt)  menjadi landasan epistimologis bagi perdebatan selanjutnya yang merebak diantara kubu Realisme – sebagai derivatif langsung dari Rasionalisme – dengan kubu Reflektivisme, terutama dalam kerangka Studi Keamanan. Para pemikir Realisme mendefinisikan ‘keamanan’ sebagai sebuah kondisi dimana perang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan atau kondisi yang permisif bagi terjadinya perang, karena absennya faktor penghambat – perang – dalam kondisi tersebut (Waltz, 1959; hal. 232).

            Definisi tersebut merupakan refleksi dari pandangan Realisme terhadap politik internasional yang meyakini negara – sebagai aktor utama politik internasional – selalu berusaha memperjuangkan pencapaian kepentingannya dan perwujudan konteks keamanannya. Padahal, di sisi lain, perwujudan konteks keamanan suatu negara akan selalu menimbulkan ketidakamanan bagi negara lainnya. Maka dari itulah kemudian, Realisme berpandangan bahwa hanya ada satu sumber ancaman keamanan bagi suatu negara, yakni negara lainnya.

            Sumber ancaman tunggal tersebut membentuk dua agenda keamanan, yakni agenda politik dan agenda militer. Agenda keamanan politik mencakup tiga poin pencapaian, yaitu, perwujudan stabilitas organisasional negara, stabilitas sistem pemerintahan, serta stabilitas ideologi yang menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Sedangkan agenda keamanan militer meliputi perwujudan kapabilitas militer negara – baik kapabilitas ofensif maupun defensif – , serta persepsi suatu negara terhadap niatan negara lainnya. Kedua agenda keamanan itu merefleksikan dua jenis relasi yang terbentang diantara negara dan rakyatnya, yakni bentuk relasi koersif dan bentuk relasi otoritas, status pemerintah, serta pengakuan.

            Bentuk relasi koersif yang terbangun dalam agenda keamanan militer hanya berlaku pada konteks hubungan negara satu dengan negara lainnya. Relasi koersif ini tidak mengimplikasikan keterkaitan langsung dengan penduduk yang ada di dalam teritorial negara, karena agenda keamanan militer dipandang sebagai salah satu cara – bagi negara – untuk melindungi rakyatnya, terutama dari ancaman keamanan yang bersifat eksternal. Lebih jauh, agenda keamanan militer merupakan media utama bagi negara untuk melakukan tindakan kuratif maupun preventif dalam rangka meminimalisir sumber ancaman eksternal.

            Di sisi lain, bentuk relasi otoritas, status pemerintahan, dan pengakuan (legitimation), yang tercakup dalam agenda keamanan politik, merupakan pola relasional yang memiliki implikasi langsung terhadap penduduk suatu negara. Relasi otoritas adalah konsekwensi dari adanya relasi pengakuan, karena dengan melakukan ‘pengakuan’ (legitimation / recognition) terhadap eksistensi negara, maka kelompok sosial tertentu – yang melakukan ‘pengakuan’ – itu, di saat yang sama telah memberikan hak bagi negara untuk menerapkan batasan-batasan – aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara – atas diri mereka, baik secara kolektif maupun individual. Ketika pengakuan dan otoritas telah terwujud, maka status pemerintahan juga akan terbangun dengan sendirinya. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi aparatur negara sebagai bentuk paling konkrit dari eksistensi negara, ketika sekelompok orang telah mengakui eksistensi negara dan menyerahkan sebagian otonomi dirinya terhadap lembaga tersebut (negara) dengan jaminan keamanan dan perlindungan sebagai kompensasinya, maka negara memiliki otoritas terhadap sekelompok orang itu untuk menetapkan aturan main, yang mana aturan main tersebut akan diterapkan dan diawasi – penerapannya – melalui pengerahan sejumlah aparatur negara yang dirangkum dalam term ‘pemerintah’.

            Berdasarkan argumentasi utama itulah kemudian, Studi Keamanan Tradisional hanya meyakini eksistensi dua agenda keamanan dalam wilayah kajian Ilmu Hubungan Internasional. Konsepsi keamanan lainnya (Human Security, Non-Traditional Security, Global Security) dipandang sebagai isyu-isyu yang seharusnya dipenuhi oleh negara dalam bidang kebijakan reguler (Normal Politics). Dalam konteks ini Studi Keamanan Tradisional memandang term ‘keamanan’ sebagai suatu kondisi yang mampu menekan negara untuk mengambil kebijakan ataupun mengerahkan sumber dayanya melalui mekanisme yang tidak biasa, dengan artian diluar ranah mekanisme politik normal (beyond normal politics).

            Selain itu, Studi Keamanan Tradisional juga memiliki perspektif bahwa terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan), sekunder (kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dsb), dan tersier (rekreasi, dsb) penduduk suatu negara, merupakan tanggung jawab penuh negara tersebut. Sehingga permasalahan ancaman jenis baru yang – terutama – diusung oleh perspektif ‘Deepening Security Agenda’ merupakan permasalahan yang tidak memiliki relevansi dengan wilayah kajian Studi Keamanan.  

            Selain menolak klaim perspektif ‘Deepening Security Agenda’, Studi Keamanan Tradisional juga menolak klaim perspektif ‘Broadening Security Agenda’. Berbeda dengan perspektif ‘Deepening Security Agenda’ yang mengusung perwujudan konteks keamanan bagi level individu (down ‘deepening’) maupun konteks keamanan di tataran global (up ‘deepening’), perspektif ‘Broadening Security Agenda’ memilih untuk menambahkan beberapa agenda keamanan baru, selain agenda keamanan yang telah diperkenalkan oleh Studi Keamanan Tradisional. Terdapat tiga agenda keamanan baru yang diusung oleh perspektif ‘Broadening Security Agenda’ tersebut, yakni, agenda keamanan ekonomi, agenda keamanan sosietal / kemasyarakatan, serta agenda keamanan lingkungan.

            Studi Keamanan Tradisional memandang klaim perspektif ‘Broadening Security Agenda’ sebagai langkah teoritis yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Selain memiliki kelemahan dalam aspek relevansi akademis – kaitan antara substansi perluasan agenda keamanan dengan karakteristik Studi Keamanan itu sendiri – , perspektif ini juga cenderung memberikan penekanan terhadap kekuatan logis-teoretis daripada kekuatan temuan empiris, sehingga perspektif Perluasan Agenda Keamanan memiliki kelemahan dalam tataran penerapan konseptual-nya (applicability) terhadap beberapa studi kasus tertentu.

            Menilik pada kritik Studi Keamanan Tradisional terhadap kedua perspektif Critical Security Studies diatas, maka patut untuk kembali ditegaskan bahwa Studi Keamanan Tradisional memang bukanlah sebuah kerangka studi yang dapat digunakan untuk menganalisa seluruh dinamika ancaman-keamanan dalam fenomena hubungan internasional, namun Studi Keamanan Tradisional masih terbukti mampu menghadirkan tiga hal yang substansial dalam wilayah kajian Studi Keamanan pada umumnya, yaitu : (1) Batasan jelas antara wilayah kajian Studi Keamanan dengan studi-studi lainnya, hal ini penting untuk menegaskan objek analisa serta karakteristik studi itu sendiri. (2) Kekuatan eksplanasi logis-teoretis yang dapat di-falsifikasi dengan temuan empiris, hal ini penting untuk menghasilkan tidak hanya eksplanasi atas sebuah fenomena, namun juga solusi yang aplikatif. (3) Eksplanasi bahwa dinamika negara dengan berbagai interaksi dan jalinan power politics-nya masih merupakan penentu utama dalam konteks keamanan internasional.

About iconoclasticme

sophisticated early 20s girl (?), with much shitty crisis that makes her so...different. and even though she might not get through it well i

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: