Tentang Orang-Orang yang Terperangkap Dalam Era Penjajahan

Dalam dua hari terakhir saya terlibat dalam beberapa obrolan ringan yang terpusat pada dua tema utama, yakni tentang partikularitas budaya dan preferensi kita dalam menggunakan bahasa serta hubungan keduanya dengan ke-indonesia-an kita.

Pada obrolan pertama, saya merasa terusik dengan pernyataan seorang kawan dalam statusnya, tentang bagaimana pria dapat mencari dan memilih wanita manapun yang akan dijadikan pendampingnya, dan bahwa di sisi lain wanita selalu memiliki kesempatan untuk menolak atau menerima lamaran pria manapun yang datang kepadanya. Dalam perspektif saya, pernyataan tersebut problematis karena ia menampilkan kesan ‘proaktif’ bagi kaum pria dan sebaliknya, gambaran ‘pasif’ bagi kaum wanita. Adalah benar bahwa keduanya memiliki opsi masing-masing dalam pernyataan itu, namun bagaimanapun kerasnya kita berupaya untuk melakukan permutasi logis terhadap-nya, makna yang didapat akan tetap sama, BAHWA WANITA TIDAK DAPAT MELAKUKAN APA-APA SEBELUM SEORANG PRIA DATANG UNTUK MELAMARNYA.

Kawan saya berargumen bahwa opini saya berangkat dari nilai-nilai universal HAM (di mana wanita dan pria adalah setara dalam hal apapun), sedangkan pernyataannya ditulis dari sendi kultural bangsa Indonesia yang, bagaimanapun juga, ‘mengharapkan’ wanita bersikap lebih pasif (tidak untuk menyebutnya sebagai sikap ‘pasrah’) terutama dalam kaitannya dengan urusan mencari jodoh. Saya menukas bahwa tidak semua nilai-nilai kultural itu baik dan perlu dipertahankan; bahwa ada kalanya kita memang harus meninggalkan sebagian adat-istiadat yang terbukti menyalahi mulianya nilai-nilai kemanusiaan. Kawan ini kembali berargumen bahwa nilai-nilai universal HAM yang saya bawa sebagai landasan argumentatif saya adalah ‘pengaruh’ dari negara-negara Barat (adalah fakta yang lucu ketika saya mendapati kawan ini terus saja menggunakan istilah ‘nilai UNIVERSAL HAM’ untuk menyebut landasan berpikir saya dan kemudian menyebut nilai UNIVERSAL tadi sebagai WARISAN DARI BARAT, saya harap anda juga melihat kontradiksinya), dan bahwa apapun yang terjadi sebaiknya kita melestarikan ‘nilai-nilai ketimuran’ yang terkandung dalam budaya Indonesia.

Permasalahannya adalah (seperti yang saya tuliskan secara singkat dalam respon saya terhadap argumentasi kawan tadi) nilai-nilai universal HAM, seperti halnya namanya, adalah nilai-nilai yang UNIVERSAL. Urusan untuk menumbuhkan pandangan emansipatif dalam semangat kesetaraan jender, isyu advokasi hak-hak kaum homoseksual dan trans-seksual, perlindungan terhadap hak anak, isyu tentang ‘keamanan manusia, perlindungan terhadap hak-hak sipil, dan setumpuk permasalahan pelik lainnya, BUKANLAH SEMATA PERDEBATAN TENTANG NILAI-NILAI KETIMURAN DENGAN NILAI-NILAI BARAT. Isyu-isyu tersebut telah menghantui perjalanan umat manusia sejak komunitas masyarakat mulai berkembang, sejak struktur sosial pertama dikenal. Lebih jauh, hingga saat inipun isyu-isyu itu tidak hanya eksklusif milik ‘negara-negara berkembang’ saja, bahkan Amerika Serikat masih diwarnai oleh berkembangnya berbagai bentuk ‘fobia’ (Islamofobia, Homofobia, dan lain-lain) di tengah-tengah masyarakatnya.

Obrolan kedua merebak ketika dibawah pengaruh kegembiraan yang sedikit tak terkontrol (karena kawan ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke luar negri), saya menuliskan ucapan selamat dalam dwi-bahasa di dinding kawan ini (Bahasa Indonesia & Inggris). Ia merespon dengan menyatakan ketidaknyamanan-nya terhadap penggunaan dwi-bahasa dalam posting saya, dan saya pun merespon dengan menyatakan permohonan maaf disertai penjelasan tentang mengapa saya menggunakan kedua bahasa tersebut. Sejurus kemudian, saya mendapati kawan yang sama menuliskan status yang intinya menyatakan bahwa pengguna dwi-bahasa merupakan orang-orang yang hanya ingin menampilkan kepiawaian mereka dalam berbahasa, dan bahwa orang-orang ini tidak bangga dengan ke-indonesia-annya.

Saya kembali merespon dalam status tersebut tentang niatan saya dalam menggunakan dwi-bahasa dan bahwa dalam pandangan saya sungguh sempit kesimpulan yang ia ambil. Setelah komunikasi kedua ini saya pun sadar bahwasanya terdapat sesuatu yang lebih besar dalam perbedaan pendapat antara saya dan kawan saya ini. Obrolan tentang partikularitas budaya dan kebanggaan berbahasa Indonesia bermuara pada satu topik besar tentang bagaimana mengukur kadar nasionalisme seseorang. Pemikiran ini kemudian membuat saya teringat kepada percakapan antara saya dan mentor saya beberapa waktu yang lalu terkait dengan topik yang sama. Mentor saya (seorang diaspora di sebuah negara berbahasa Inggris) mengeluhkan tentang betapa sulitnya bagi orang Indonesia untuk mengurus hal-hal terkait dengan imigrasi di luar negri, yang mana selidik punya selidik, kesulitan itu timbul dari perspektif ‘tidak nasionalis’ yang mengikuti imej diaspora Indonesia yang memilih untuk berkarir di luar negri.

Kembali pada obrolan antara saya dan kawan saya, secara pribadi saya berpikir bahwa banyak hal yang harus dilakukan bangsa ini untuk memperluas definisi kita tentang seorang ‘nasionalis’. Di sisi lain, definisi ini juga harus dibentuk dengan mempertimbangkan aspek globalisasi yang sudah menjadi ‘udara kedua’ yang kita hirup sehari-hari. Berbeda dengan periode penjajahan, di mana segala sesuatunya masih sangat ‘hitam-putih’ (Indonesia atau Belanda; Kompeni atau Pribumi; Terjajah atau Menjajah; Berjuang atau Diserang) identitas masing-masing dari kita saat ini begitu berwarna dan begitu kompleks. Terlepas dari sekuat apapun kita menolak pengaruh globalisasi, kita akan tetap mendapati diri sebagai sosok dengan identitas rangkap (multiple identity). Mungkin keluarga keraton Jogjakarta terlihat sangat ‘Jawa’ dalam kesehariannya, tapi bisa jadi para putri-putri keraton masa kini tidak selalu menggunakan ramuan Jawa dalam perawatan kecantikannya. Mungkin saja para pejabat negara selalu berpeci nasional dalam setiap kesempatan, namun tetap saja mereka atau keluarga mereka berbelanja ke Orchard Road daripada Tanah Abang. Mungkin saja kita melihat para anggota FPI menempelkan logo bendera merah putih pada bagian dada mereka, akan tetapi anarkisme agama yang mereka lakukan adalah ‘produk impor’ dari radikalisme Islam yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dalam kaitannya dengan nasionalisme, kita tidak dapat mengukur kadar nasionalisme seseorang hanya dengan melihat seberapa teguh mereka melestarikan budaya patriarkal dalam adat perkawinan di sebagian besar kelompok etnis di Indonesia *sigh*; atau, seberapa sering mereka menggunakan Bahasa Indonesia dalam kesehariannya; maupun seberapa sering mereka menggunakan kain (bukan celana jins), batik (bukan t-shirt), atau mengonsumsi nasi (bukannya sereal). Nasionalisme adalah hal yang lebih dalam dari tampilan-tampilan dangkal macam itu. Nasionalisme bukanlah dandanan di permukaan yang sering dipertontonkan politisi busuk, aktifis abal-abal, dan pengacara pencari popularitas di talkshow-talkshow murahan televisi (sok berkualitas) Indonesia. Nasionalisme adalah darah, setiap tarikan nafas, dan semangat yang menyertai segala langkah kita dalam berkontribusi terhadap negri. Nasionalisme ada dalam setiap prestasi yang ditorehkan anak bangsa, dimanapun mereka berada, apapun bahasa yang mereka gunakan, agama yang mereka peluk, dan konteks pemikiran yang mereka miliki.  

Jember, 20 Juni 2013

About iconoclasticme

sophisticated early 20s girl (?), with much shitty crisis that makes her so...different. and even though she might not get through it well i

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: